Kolom

Pengemplang Pajak dan Kedatangan Resesi

2019

Mereka yang terlibat skand Panama Papers (ICIJ)

TimurMedia.com:

TAHUN 2016, pemerintah pernah mengklaim mengantongi data ihwal negara, rekening, bank.

Serta nama-nama 6.000 orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Pola yang mereka gunakan biasanya membentuk special purpose vehicle atau SPV yang ada di berbagai tempat di dunia.

Umumnya, SPV didirikan di negara-negara bebas pajak atau tax haven. Negara tax haven paling populer untuk Indonesia adalah British Virgin Islands.

Pemilik rekening tidak pernah membayar pajak atas asetnya yang disimpan di luar negeri. Modus pelarian modal ini telah dilakukan bertahun-tahun.

Mereka kerap menggunakan modus transfer pricing, nonrepatriasi dari penghasilan eskpor, penggunaan SPV, seperti ke negara BVI, yang kemudian diregistrasikan ke Singapura.

Meski Organization for Economic Cooperation and Development atau OCED telah mencabut Singapura dari daftar tax haven countries, faktanya Singapura tetap menjadi surga bagi wajib pajak nakal dari Indonesia.

Perlindungan yang diberikan Singapura, bisa berupa transfer pricing, pelarian modal sampai penyembunyian aset. Beberapa tahun lalu, DPR pernah mengungkap Singapura menjadi negara tax haven terbesar yang merugikan Indonesia.

Republika, (12/12/2015) melansir, ada potensi harta kekayaan milik para wajib pajak atau WP lebih dari Rp 4.000 triliun yang belum terkena pajak.

Perinciannya, sebanyak Rp 2.700 triliun simpanan para WP di sejumlah bank di luar negeri. Sebesar Rp 1.400 triliun harta kekayaan para WP yang belum dikenai pajak dan disetorkan ke Dirjen Pajak Kemenkeu.

Negara tax haven memberi pajak kecil atau bahkan membebaskan pajak bagi mereka yang menyimpan uangnya di negara tersebut.

Bahkan, negara itu menjamin kerahasiaan data. Dengan kata lain, mereka tertutup perihal data perpajakan dengan negara lain. Karena itu, negara tax haven menjadi surga bagi pengemplang pajak. 

Selain British Virgin Island, berdasar data OCED, ada sejumlah negara yang menjadi negara tax haven. Di antaranya, Cook Islands, Dominica, Argentina, Kanada, Denmark, Finlandia, US Virgin Island, Slovakia, dan sejumlah tax haven lain.

Meski pemerintah enggan membuka data nama dan negara tax haven yang dijadikan tujuan pengemplang pajak, kita bisa melihat data tersebut dengan gamblang di situs resmi International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ.

Dari investigasi ICIJ, ada sejumlah nama pejabat Indonesia yang melarikan uangnya ke negara tax haven. Terbanyak di British Virgin Island.

Dari nama-nama pejabat itu, banyak sekali tokoh ternama.

Kalau mau lihat siapa yang punya rekening offshore di negara tax haven, bisa Anda klik: www.offshoreleaks.icij.org, lalu pilih negara dan ketik nama yang mau dicari.

Anda bisa juga cari dinasti, eh, keluarga Ahok atau pejabat Indonesia lain. Konglo Taipan jangan ditanya, nyaris semua ada. Nah kehadiran ICIJ, sangat ditakuti.

ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, organisasi media di Amerika ini bekerjasama dengan Le Monde serta mitra media lain guna mengekspos penggunaan perusahaan abal-abal nakal yang disimpan di rekening offshore.

Kartini Muljadi juga pernah diungkap ICIJ dalam kasus Swissleak yang menghebohkan.

Hal menarik, konsorsium jurnalis investigatif internasional atau ICIJ, mencatat Law Firm milik Fifi. Ia adalah saudara kandung Ahok. Nama Fifi Lety Indra & Partner, ada di negara parkiran dana tax haven: BVI.

Biasanya di British Virgin Islands ini hanya membuat bendera dengan operasionalnya dikuasakan ke pelbagai bank ternama di dunia dengan menggunakan fund invenstment sebagai vehicle. Semisal, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank.

Perusahaan rahasia tanpa kantor, tanpa pegawai, perusahaan yang hanya tercantum di atas secarik dokumen, kerap disebut perusahaan kertas atau paper company.

Lantaran itu BVI dikenal sebagai tempat favorit penampungan pencucian uang dan uang haram. Selalu didamba para jiwa korup, pejabat dan pengusaha nakal. Sebab datanya rahasia.

Tetapi tahun 2016, ICIJ berhasil membongkarnya. Banyak sekali tokoh Indonesia dan dunia yang terlibat dalam skandal Panama Papere, Paradise Paper dan semacamnya.

Sedikitnya 140 politisi, termasuk 12 pemimpin dan mantan pemimpin negara, selebritas, dan bintang olahraga disebut dalam dokumen yang mengungkap aneka dugaan praktik skandal keuangan rahasia itu.

Tercatat 11,5 juta dokumen bocor, berisi informasi sejak 40 tahun lalu, yakni sejak 1977 hingga awal 2016.

Saat kasus itu mencuat, Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, langsung mengundurkan diri setelah namanya tercantum dalam bocoran dokumen firma hukum Panama, Mossack Fonseca.

Dokumen itu memperlihatkan PM Gunnlaugsson dan istrinya memiliki perusahaan offshore, Wintris. Data ini tidak ia ungkapkan ketika menjadi anggota parlemen. Ia pun dituduh menyembunyikan aset keluarga bernilai jutaan dolar.

Para petugas keamanan di pelbagai dunia pun mengusut tuntas nama-nama yang masuk dalam list Panama Papers dan Paradise Papers. Skandal Offshore itu dinilai merugikan negara.

Ajaibnya, tidak ada satu pun pejabat dan tokoh Indonesia yang dihukum terkait kasus tersebut. Bahkan, pemerintah justru membuat UU Tax Amnesty yang memantik kontroversi.

Kini, di tengah bayang-bayang kedatangan resesi global pemerintah kebingungan mencari solusi. Padahal, Jokowi pernah menjanjikan akan membawa pulang belasan ribu triliun dana WNI yang disimpan di luar negeri.

Alih-alih membawa pulang uang pengemplang pajak. Yang ada, justru menumpuk utang, utang dan utang.

Padahal amat banyak contoh negara gagal yang hancur lantaran tingginya utang. Apakah Indonesia akan segera menyusul sebagai negara gagal berikutnya?

Hanya waktu yang bisa menjawabnya…

*Agung, tim riset Timur Media.

Most Popular

To Top