Penajam Paser Utara

Pengalihan DAK Dinilai Rugikan Daerah

Report: Janu| Editor: Teguh H

TIMUR MEDIA – Instruksi Kementerian Keuangan, yang meminta pengalihan dana alokasi daerah atau DAK untuk korona dinilai merugikan daerah.

Analisa itu disampaikan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam. Ia menilai keputusan tersebut akan menimbulkan masalah baru.

Tahun ini ada 86 paket program DAK yang digarap Pemkab PPU. “Jangan sampai di akhir tahun ada pemotongan anggaran,” kata Hamdam.

Sebab, kebijakan itu bisa mengganggu program perbaikan infrastruktur sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum.

“Terutama infrastruktur fisik.” Ia mencontohkan, misalnya, jalan dan bantuan ke nelayan dan petani. Karena ada sebagian anggarannya berasal dari DAK. Jika dialihkan berpotensi menganggu program tersebut.

Namun, ia memaklumi kebijakan pemerintah pusat yang menggeser anggaran untuk penanganan korona.

Pengalihan DAK untuk dana penanganan korona bermula dari adanya instruksi Kemenkeu yang bersifat segera. Instruksi tersebut dituangkan dalam surat keputusan bernomor: S-247/MK.07/2020. Tertanggal 27 Maret 2020.

Kementerian Keuangan menghentikan proses pengadaan barang/jasa dari sejumlah program yang didanai DAK fisik tahun anggaran 2020.

Kepala Dinas PU PPU Edi Hasmoro, mengakui ada beberapa program yang tengah berjalan dan terpaksa dihentikan. Terutama di bidang Bina Marga dan Pengairan.

Dengan keluarnya instruksi Kemenkeu itu, ada dua paket yang tengah berjalan terpaksa dihentikan. Yakni royek peningkatan jalan di Kecamatan Babulu dan pembuatan drainase.

Tahun ini, pihaknya menerima tujuh paket program DAK, dengan anggaran sebesar Rp 40,5 miliar. Program yang telah digagas itu semuanya dinilai prioritas.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button