Nasional

Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga

Report: Ryan I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Pemerintahan Jokowi resmi membubarkan 10 lembaga negara nonstruktural melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, langkah ini membuat negara berhemat sampai Rp 227 miliar per tahun.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan pembubaran itu membuat hemat anggaran negara.

“Potensi penghematannya sekitar Rp 227 miliar per tahun untuk keseluruhan dari 10 lembaga non-struktural itu,” papar Rini dalam sesi teleconference, Selasa 1 Desember 2020.

Namun, ia menekankan penghematan anggaran bukan jadi alasan utama Jokowi untuk membubarkan 10 lembaga itu. “Kami melakukan pengkajian dan dari aspek anggaran tidak terlalu signifikan, karena titik beratnya kepada efisiensi kewenangan di masing-masing instansi pemerintah,” paparnya.

Senada dengannya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan, keputusan itu diambil lewat pertimbangan manfaat dari sisi lembaga, bukan dari anggaran.

“Karena setiap membubarkan lembaga jika dilihat dari sisi anggaran memang kecil. Bukan anggarannya yang jadi titik tolak, tapi efektivitas dan efisiensinya agar lembaga itu bisa optimal,” terangnya.

Usai pembubaran, sambung Tjahjo, tugas, pendanaan, hingga pegawai seluruh lembaga itu akan dialihkan ke kementerian terkait. Namun semua ini memakan waktu sedikitnya 12 bulan.

“Pengalihan diselesaikan paling lama satu tahun sejak Perpres Nomor 112 tahun 2020 diundangkan,” terangnya.

Lembaga yang dibubarkan, yaitu:

  1. Dewan Riset Nasional dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  2. Dewan Ketahanan Pangan dialihkan ke Kementerian Pertanian
  3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
  4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Komisi Pengawas Haji Indonesia dialihkan ke Kementerian Agama
  6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
  8. Komisi Nasional Lanjut Usia dialihkan ke Kementerian Sosial
  9. Badan Olahraga Profesional Indonesia dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga
  10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selengkapnya...

Terkait

Back to top button