Balikpapan

Pelantikan Rahmad Mas’ud Tunggu MK

Mahkamah Konstitusi punya waktu 45 hari.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Pasangan Rahmad Mas’ud dan (alm) Thohari Aziz, meraup kemenangan dalam Pilkada Balikpapan 2020. Namun, pelantikannya, masih menanti keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab hasil Pilkada Balikpapan masih dalam proses di MK, lantaran digugat Komisi Independen Pemantau Pemilu.

Hal itu diutarakan Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.

“Ya kita menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dulu, MK punya waktu 45 hari untuk memutuskan,” ujarnya, Rabu. Ia mengatakan, jika MK menolak gugatan KIPP, maka dapat segera dilanjutkan proses berikutnya dari tahapan Pilkada, yaitu penetapan pasangan calon wali kota-wakil wali kota menjadi pemenang pemilihan dan berlanjut ke pelantikan wali kota-wakil wali kota.

Jika gugatan KIPP diterima, penetapan calon terpilih ditunda dan KPU Balikpapan harus melaksanakan keputusan MK. “Kalau misalnya MK memutuskan pemungutan suara ulang, ya KPU harus kerjakan,” jelasnya.

Thoha menerangkan, gugatan yang diajukan KIPP tidak terkait selisih suara. Namun, menyoal tahapan Pilkada, seperti, tingkat partisipasi pemilih rendah karena golput tinggi.

“Keluhan KIPP mereka juga tidak diberikan salinan formulir C hasil,” ujar Thoha. Selain itu, KIPP melihat adanya kampanye pada masa tenang yang diduga melanggar aturan pemilu.

Pemerintah Provinsi Kaltim telah menjadwalkan pelaksanaan pelantikan lima kepala daerah terpilih pada pelaksanaan Pilkada 2020. Pelantikan akan digelar pada Rabu, 17 Februari 2021. Jadwal ini berdasarkan masa bakti kepala daerah hasil Pilkada 2015.

Lima kepala daerah yang akan dilantik, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Saat ini Pemprov Kaltim telah bersiap menggelar acara pelantikan kepala daerah terpilih.

Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim, HM Syafranuddin menjelaskan, saat ini Pemerintah Kaltim telah memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah yang telah disampaikan.

“Dalam waktu dekat Kutim dan Kukar akan menggelar Rapat Paripurna DPRD untuk pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah,” ujarnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button