Teropong Indonesia

Pelanggaran HAM Meningkat

Jumlah pelanggaran HAM 2020 naik, dibanding tahun lalu.

Report: Dwi I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Pandemi yang telah berjalan setahun, tetap diiringi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bukan turun, tapi malah meningkat.

Simpulan ini dibuat Yayasan LBH Indonesia selama memantau kondisi penegakan hukum di Tanah Air sepanjang tahun 2020.

Peneliti YLBHI, Siti Rakhma Mary Herawati, pada awak media menyampaikan kegagalan pemerintah mengambil langkah-langkah efektif merespons pandemi mengakibatkan pelanggaran HAM berlapis.

“Mulai dari hak sipil, politik, hak atas pekerjaan, hingga hak hidup,” jelasnya.

Laporan yang diumukan ke publik pada Selasa 26 Januari 2021, itu, meliputi beragam pelanggaran yang trennya meningkat dibanding 2019. Mulai pembatasan kebebasan berekspresi, pembelaan lingkungan, sampai hak hidup.

Yang disesalkan, salah satu pelaku utamanya justru institusi kepolisian, yang idealnya berperan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Tendensi itu tampak nyata, menurut pandangan YLBHI, dari terkuaknya 351 kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang berhasil dipantau sepanjang tahun lalu.

Dari kasus itu, sekitar 48,16 persen pelakunya polisi, mayoritas modusnya kriminalisasi dan ancaman pemberian sanksi. Modus itu juga digunakan aktor nonnegara seperti sekolah dan kampus, saat muncul protes massif anak muda terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Publik juga dikejutkan dengan pengakuan sejumlah demonstran termasuk dari mahasiswa yang mengaku petinggi kampus mengancam menjatuhkan sanksi drop out dan skorsing jika mengikuti aksi unjuk rasa.

Ketua Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI, Febionesta, menilai: “Ini menunjukkan pendekatan sangat represif oleh negara dan mempersempit ruang masyarakat sipil dan mengancam negara demokrasi.”

Dalam catatan YLBHI, jumlah pelanggaran terhadap hak mendapat peradilan adil menurun, tapi jumlah korban meroket. Rinciannya, tahun 2019, ada 160 kasus penahanan semena-mena tanpa akses pengacara di seluruh Indonesia, melibatkan 1.847 korban.

Tahun 2020, angkanya menurun jadi 132 kasus, namun jumlah korban mencapai 4.510 orang. Jakarta, Surabaya dan Makassar menjadi tiga kota dengan jumlah pengaduan pelanggaran fair trial paling banyak. Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, menegaskan, “Korban cukup merata.”

Ia menekankan, “Siapa pun Anda, bisa kena semua. Tapi yang paling banyak itu mahasiswa dan pelajar.”

Masih dari laporan YLBHI, data ini menunjukan intensnya kepolisian menekan aksi menolak UU Cipta Kerja selama triwulan akhir 2020. Di Jakarta ada 1.649 korban yang tersandung hukum karena menolak omnibus law. Polisi dan militer juga mendapat rapor merah karena terlibat sebagai aktor pelanggaran hak hidup.

Dari 508.643 kasus, mayoritas korbannya wanita sebesar 53,02 persen, berasal dari beragam latar.

Dalam kasus lain, semisal konflik agraria juga seringkali terjadi perampasan tanah, pengerahan aparat militer dan kepolisian. Itu terjadi secara konsisten. Warga dalam konflik lahan yang memprotes kebijakan pemerintah ditangkap secara sewenang-wenang dengan tameng mengganggu keamanan.

Menurut pandangan Wakil Ketua YLBHI, Era Purnamasari, watak pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Data ini menunjukkan kekuatan Polri dan militer dalam hal konflik agraria. Penangkapan sewenang-wenang juga terjadi di pelbagai kota saat masyarakat sipil menolak pembangunan pabrik semen maupun penambangan pasir yang berpotensi menimbulkan pencemaran limbah. Semisal di Kabupaten Sukabumi. Warga berhadapan pengusaha semen dan Polres setempat.

YLBHI mengkritik bagaimana kepolisian masih sering mempersulit pertemuan antara korban yang ditangkap dengan pengacara. “Jadi ada pelanggaran berlapis. Pertama, penangkapan sewenang-wenang. Lalu, tidak bisa menemui lawyer. Ada juga yang mengalami kekerasan dalam tahanan,” ujar Isnur.

Kepolisian juga dinyatakan lambat dalam memproses pengaduan. Ini berbanding terbalik bila yang melaporkan pengusaha.

“Kalau buruh, nelayan, petani yang dilaporkan investor, cepat prosesnya. Tetapi, ketika mereka yang melaporkan, lambat. Termasuk kekerasan seksual juga cukup banyak kasus lambat diproses. Aparat beralasan kurang cukup bukti dan lain-lain.”

Beragam pelanggaran aparat juga disorot Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Untuk itu Kontras menuntut perubahan dalam tubuh Polri seiring momen pergantian Kapolri, yang kini dijabat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kontras berharap sosok Kapolri yang baru fokus membenahi cacat dalam institusi tersebut. “Polri juga harus terbuka dan mampu menanggapi kritik dari manapun sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap Polri sebagai aktor kunci sektor keamanan negara.”

Salah satu insiden pelanggaran disiplin aparat yang banyak disorot publik tindakan polisi di tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan empat anggota Front Pembela Islam saat sudah berstatus tahanan. Belum tuntas kasus itu, muncul lagi kasus dugaan penyiksaan sampai tewas yang dialami Herman Balikpapan.

Pelanggaran HAM

LBH Samarinda membeberkan kronologi meninggalnya Herman seorang tahanan di Polresta Balikpapan. Herman dijemput saat tak berbaju sebelum kemudian dinyatakan tewas. Hal itu diungkap LBH Samarinda dalam keterangan pers mereka yang dikutip Minggu 7 Januari 2021.

LBH menyebut Herman meninggal sudah dua bulan lalu, tapi hingga saat ini keluarga belum mengetahui penyebab Herman meninggal. “Pihak keluarga korban yang tidak terima atas kematian Herman, yang belum 24 jam ditahan di Polresta Balikpapan itu, terus berusaha mencari informasi mengenai musabab tewasnya korban,” jelas Tim Advokasi LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi.

Menurutnya, korban dipulangkan tidak bernyawa dengan penuh luka di sekujur tubuh yang masih mengeluarkan darah segar. Namun keluarga tidak mendapat informasi jelas mengenai sebab mengapa Herman disiksa hingga tewas. Pihak keluarga pun melaporkan kasus ini ke Propam Polda.

Fathul mengungkapkan kronologi meninggalnya Herman, saat mulai dijemput polisi sampai diantarkan dalam kondisi tak bernyawa.

Menurutnya, pada 2 Desember 2020 pukul 21.00 Wita, Herman diboyong orang tidak dikenal ke luar rumah. Saat itu Herman tak mengenakan baju, bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek hitam.

Pada 3 Desember 2020 pukul 22.00 Wita, pihak keluarga Herman mendapat informasi jika Herman telah meninggal dunia. Menurut informasi awal dari anggota Polresta Balikpapan, sesaat setelah kabar meninggalnya korban, lantaran korban sempat buang air dan muntah-muntah setelah diberi makan, dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit.

Saat mendapat informasi kematian itu, pihak keluarga ingin melihat jasad Herman, namun salah satu polisi mengatakan jenazah Herman masih di Rumah sakit. Saat keluarga hendak berangkat ke rumah sakit beberapa anggota polisi disebut menghalang-halangi.

“Ketika keluarga ingin ke rumah sakit, anggota polisi yang lain seakan mencoba menghalang-halangi dengan mengatakan tidak ada dokter yang berjaga di rumah sakit karena sudah tengah malam,” ujar Fathul.

Pada  4 Desember 2020 pukul 08.30 Wita, lanjut Fathul, jenazah Herman tiba di rumahnya dengan diantar personel Polresta Balikpapan. Pihak keluarga memutuskan membuka kafan pembungkus jasad korban, dan ditemukan luka sayatan di hampir seluruh tubuh korban dengan darah segar yang masih mengalir, serta lebam dan luka lecet di bagian punggung korban.

Kasus ini dilaporkan ke Propam Polda Kaltim, yang langsung dipantau Mabes Polri. Belakangan, enam anggota Polresta Balikpapan akhirnya dibebas tugaskan.

Tapi, terkait pidana, Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera, Senin 8 Februari 2021 sore, menyampaikan, “Kasusnya akan ditindaklanjuti Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim.”

Pelanggaran HAM

 

Selengkapnya...
Back to top button