Ekonomi

Pejabat OJK Jadi Tersangka Jiwasraya

OJK menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Reporter: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi mega skandal Jiwasraya. Jumlahnya, ada 14 orang.

Dari laporan Kejagung, 13 dari 14 orang tersangka itu  berasal perusahaan manajemen investasi. Satunya, berasal dari pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Ke-13 perusahaan manajemen investasi itu, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI dan PT SAM. Sedangkan satu orang tersangka dari pejabat OJK, atas nama FH alias Fakhri Hilmi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setyono mengungkap, tersangka OJK ini adalah pejabat aktif. “Dari OJK atas nama FH, dan 13 orang lain dari korporasi. Ini semua berdasar alat bukti dalam pengembangan penyidikan,” terang Hari, Kamis 25 Juni 2020.

Saat kasus itu terjadi, tersangka Fakhri Hilmi menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK periode Februari 2014-2017. Sejak 2017 hingga saat ini, Fakhri Hilmi masih aktif dan kini menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK.

Menanggapi hal itu, pihak OJK menjunjung azas praduga tak bersalah.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo menyampaikan sejak dimulainya proses penyelidikan dari Kejagung, pihaknya selalu memberi dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi. Sekaligus asistensi yang diperlukan Kejagung.

OJK, lanjut Anto, mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejagung. “Tentu dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah,” katanya.

Pihaknya mengklaim selama ini telah bekerjasama dengan Kejagung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel untuk melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Katanya, salah satu falsafah penting OJK menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance. Hal itu, dinilainya tidak hanya berkaitan kewenangan OJK, namun juga berhubungan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button