Nasional

Pegawai Negeri Dilarang Mudik

Report: Lina| Editor: Nina

TIMUR MEDIA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menginstruksikan pada pegawai negeri di seluruh Indonesia untuk tidak pulang kampung saat lebaran.

Instruksi itu termaktub dalam Surat Edaran bernomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Peneyebaran Covid-19.

Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan surat tersebut diterbitkan untuk mengajak seluruh ASN berpartisipasi semaksimal mungkin agar penyebaran korona tidak semakin meluas.

Salah satunya dengan tidak melakukan mudik untuk lebaran 2020. “Meminta kepada ASN untuk tidak mudik dalam Idul Fitri tahun ini,” tegasnya dalam jumpa pers, Senin Maret 2020. Hal itu, lanjut Dwi, untuk mendukung langkah pemerintah untuk social distancing.

Selain itu, lanjutnya, para ASN juga diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungannya agar tidak ikut mudik.

“ASN juga dapat mendukung pemerintah dengan memberikan edukasi, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang social distancing atau physical distancing,” paparnya.

Para pegawai negeri juga diminta untuk peduli terhadap masyarakat lain yang terdampak korona.

“Kpedulian ASN bisa diberikan kepada kiri kanan tetangga yang kurang beruntung, supaya ada kepedulian sosial kepada masyarakat di lingkungannya,” pintanya.

Melalui surat edaran ini, Kemenpan RB juga mengajak para ASN ikut memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat.

Menyoal pegawai yang nekat mudik akan ada sanksi menanti. Dwi menjelaskan sanksinya berupa hukuman disiplin pegawai yang tercantum dalam PP 53 tahun 2010.

“Ada sanksinya. Berdasar PP 53 tentang Disiplin Pegawai,” tegasnya.

Dalam PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga. Hukuman ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan, PNS bisa mendapat teguran lisan dan tulisan, atau pernyataan tidak puas dari atasan. Sanksi sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.

Untuk sanksi terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, atau pembebasan dari jabatan. Paling berat bisa diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat.

Ihwal pengawasan hingga penetapan sanksi, diserahkan pada masing-masing instansi kementerian ataupun lembaganya. “Diserahkan kepada masing-masing instansi,” tuturnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button