Kaltim

Parlemen Tolak Penghapusan BBM

Report: Yoyo I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Masalah kelangkaan BBM jenis solar di Samarinda menjadi sorotan Komisi III DPRD Samarinda. Adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, ditolak anggota Parelemen kota ini.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, regulasi dibuat dengan tujuan tertentu. Semisal terkait disparitas harga antara BBM jenis solar subsidi dan non subsidi yang diperuntukkan bagi industri. Yang menjadi salah satu penyebab utama antrian.

Namun, ia belum sependapat. Menurutnya, hal yang perlu diatur adalah penegasan regulasi tentang pendistribusian BBM jenis solar subsidi.

“Saya kira belum tepat, harusnya regulasi. Inikan karena ketidaktegasan regulasi pemerintah dalam memberi ruang angkutan umum yang subsidi dan industri, harganya terlalu jauh,” ujarnya.

Ia menilai, BBM jenis solar subsidi dijual dengan harga Rp6 ribu dan solar non subsidi Rp 15 ribu. Perbedaan harga mencapai Rp 9 ribu itulah yang menjadi masalah.

“Misalnya munculnya kemungkinan penjualan BBM jenis solar subsidi kepada pelaku industri hingga black market,” katanya.

Karena itu seharusnya ada regulasi sebagai jalan tengah yang dapat diambil agar disparitas harga tersebut tidak terlalu besar dan menyebabkan adanya oknum yang melirik keuntungan. Seperti perbedaan tipis harga premium dan pertalite dengan sifat bahan bakar antara premium dan pertamax.

“Saya kira regulasinya juga harusnya dibuat seperti itu, di tengah-tengahnya. Kalau disparitas harga masih terlalu jauh antara subsidi dan non subsidi, nanti terjadi gejolak di masyarakat,” ingatnya.

Di sisi lain, wacana penghapusan BBM jenis solar subsidi akan sangat berpengaruh kepada masyarakat sebagai pengguna BBM jenis solar subsidi, seperti angkutan umum. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan bahan pokok yang transportasinya menggunakan solar.

“Kalau solar naik pasti biaya pengiriman juga tinggi, kalau pengiriman tinggi kan harga yang dijual juga tinggi.“ Ia mencontohkan di Samarinda, bahan pokok seperti kol kan dikirim dari luar daerah. Otomatis jika biaya transportasi tinggi akan memengaruhi harga bahan pokok menjadi mahal.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button