DPRD Balikpapan

Parlemen Patok Target PAD Rp 350 Miliar

Reporter: Firdaus I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Parlemen Balikpapan menargetkan minimal realisasi pendapatan asli daerah atau PAD di tengah pandemi, tetap bisa mencapai Rp 350 miliar. Target ini separuh dari target awal sebelum pandemi, yang dipatok di angka Rp 715 miliar.

Ketua Komisi II Parlemen Balikpapan, Haris mengatakan saat rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi jumlah PAD terkini baru terealisasi mencapai Rp 183 miliar.

“Saat RDP Wakil Ketua DPRD meminta Kadispenda target Rp 350 miliar bisa tercapai di tahun 2020,” ujar Haris, Senin 3 Agustus 2020. Untuk mencapai target itu, Parlemen akan mendorong tempat usaha, khususnya cafe-cafe yang mulai ramai dipasang tapping box.

Tapping box ini alat perekam transaksi untuk merealisasikan transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak. “Karena itu, kita meminta kepada Dispenda, mana sih cafe-cafe yang belum dipasang tiping box. Sekarang kan Balikpapan banyak cafe-cafe yang lagi ramai,” kata Haris.

Dengan bangkitnya kegiatan ekonomi di café, Haris mengingatkan agar pihak terkait melakukan monitoring ketat dalam pemasangan tapping box.

“Semua cafe wajib dipasang taping box untuk meningkatkan PAD kita. Jadi semuanya, tanpa terkecuali wajib dipasang,” tegas Haris.

Ia memaparkan sesuai hasil studi banding ke Palembang, pemasangan tapping box di cafe berhasil mendongkrak PAD. “Sebelumnya Rp 6 juta per bulan, usai dipasang tapping box bisa mencapai Rp 16-20 juta per bulan. Itu untuk satu cafe,” jelas Haris.

Untuk itu tahun depan pihaknya akan menganggarkan kebutuhan tapping box. Kebutuhan tersebut masih belum bisa direalisasikan tahun ini lantaran dana yang ada sudah dialihkan untuk penanganan korona.

“Karena ada peningkatan 50 persen, kita minta di 2021 dianggarkan. Sekaligus dicek sampai saat ini berapa cafe yang belum memasang tapping box,” kata Haris. Ia meyakini, nantinya jika seluruh cafe telah memasang tapping box, target PAD bisa tercapai.

Selain tapping box, Haris mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan retribusi, termasuk tower. “Nanti tower juga kita ambil retribusinya. Karena itu kita meminta OPD yang retribusi tidak tercapai, harus diusahakan maksimal agar segera tercapai,” tegas Haris.

I Advertorial

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button