Balikpapan

Parlemen Balikpapan Layangkan Somasi terkait Korona

Somasi akan diajukan DPRD, partai dan anggota parlemen.

Report: HendraI Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Parlemen Balikpapan berencana melayangkan somasi terhadap Kaltim Post dan Diksi.co. Alasannya,  dua media ini dianggap telah merugikan nama lembaga, pribadi dan partai. Rencana somasi itu diutarakan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, dalam jumpa pers, Jumat 15 Mei 2020.

Ia menjelaskan, pengajuan somasi ihwal pemberitaan Kaltim Post pada 14 Mei 2020 dan Diksi.com pada 13 Mei 2020 terkait anggota DPRD Balikpapan yang melakukan rapid test yang hasilnya diduga menunjukkan reaktif.

“Kami akan melakukan somasi dan tuntutan kepada Kaltim Post dan Diksi.co karena merugikan, pertama nama lembaga DPRD Balikpapan, pribadi dan partai,” tegas Abdulloh.

Ia memaparkan, dua partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra Balikpapan dan PKS Balikpapan. Begitu pula dua anggota Parlemen Balikpapan yang inisialnya dibeberkan dalam berita terkait rapid test tersebut.

Abdulloh juga membacakan imbauan Dewan Pers terhadap media yang melaksanakan kegiatan peliputan virus korona. Salah satunya, media diminta memperhatikan kode etik jurnalistik.

Dalam imbauan Dewan Pers terkait kode etik peliputan Covid-19, ditegaskan ada enam poin yang perlu dilakukan media dan insan pers. Salah satunya, media massa tidak menyebut identitas pasien baik yang dinyatakan terkait virus corona maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan, baik nama, foto atau alamat tinggalnya karena pasien adalah korban yang harus dihargai privasinya.

Begitu pun panduan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bagi wartawan yang meliput kasus Covid-19. Dalam satu poinnya disebutkan, Wartawan tidak menyiarkan berita kasus Covid-19 yang belum terverifikasi keakuratannya serta dengan menyebut jelas waktu kejadian dan sumbernya.

Untuk itu, sambung Abdulloh, “Nanti partai yang disebutkan di media Anda sudah tahu semua, PKS dan Gerindra akan melakukan somasi. Pribadi dua orang juga akan melakukan somasi, kemudian lembaga DPRD juga akan melakukan somasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Saya dalam kapasitasnya mengingatkan saja karena sudah ada kejadian yang dilakukan oknum wartawan Kaltim Post dan Diksi.co yang secara frontal menyebut nama walaupun inisial, partai dan nama,” ujarnya.

Abdulloh menjelaskan, hasil rapid reaktif tidak menunjukkan sesorang sudah terinveksi virus korona. Rapid test juga harus dilakukan dua kali, sebelum kemudian dilakukan uji swab atau pemeriksaan laboratorium atau PCR.

“Perlu diketahui rapid test bukan satu-satunya rujukan seseorang itu positiv virus korona. Jadi jangan langsung menghakimi bahwa sudah otomatis positif korona,” ujarnya, seraya menambahkan, “mereka yang hasil rapid test reaktif akan mengajukan uji swab selanjutnya untuk mengetahui kebenaranya apakah positif korona atau negatif.”

Wakil Ketua Parlemen Balikpapan Subari merasa keberatan disebut membenarkan anggota dewan hasil rapid test reaktif.  Karena ia merasa tak menyampaikan apapun ke media.

“Saya seolah-olah Subari Wakil Ketua mengiyakan bahwa betul ada anggota dewan terinveksi. Nah itu yang saya keberatan dengan beberapa media,” ujarnya.

“Justru saya katakan saya dapat dari wartawan. Saya tidak mau ungkapkan apapun namanya itu yang harus diklarifikasi. Jangan karena ingin mendapatkan sensasi anda mencoba melanggar kode etik jurnalistik.” Jelas Subari.

Salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan terkait, menilai berita itu mengandung unsur pencemaran nama baik dan memuat berita kebohongan alias hoax. Di antaranya terkait perjalanan dinas ke luar kota yang tidak pernah dilakukan sejak pandemi.

“Iya benar, saya akan ajukan gugatan ke Dewan Pers,” ujarnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close