AdvDPRD Balikpapan

Paripurna Agendakan Pemberhentian Wali Kota

Dari Paripurna ini diusulkan ke Kemendagri.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Parlemen Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Agenda kali ini berupa Usulan Pemberhentian dan Pengumuman Berakhir Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Periode 2016-2021, Senin 22 Februari 2021.

Ini dilakukan usai KPU menetapkan Wali Kota terpilh.

Ketua Parlemen Balikpapan, Abdulloh, menjelaskan sesuai UU 23 Tahun 2014 di akhir masa jabatan ini harus diumumkan pengumuman pemberhentian melalui paripurna. Dari hasil Paripurna, lanjutnya, diusulkan ke Kemendagri melalui Gubernur Kaltim.

Nantinya, Kemendagri menerbitkan surat pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilanjutkan tahapan berikutnya. “Selanjutnya mengusulkan pelantikkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2021-2024 sesuai ketentuan,” ujar Abdulloh, Senin 22 Februari 2021.

Hal ini sesuai UU, bahwa lima hari setelah penetapan KPU, DPRD harus menggelar Paripurna. “Lima hari sejak penetapan KPU, DPRD harus melakukan Paripurna pengusulan pelantikan Wali Kota periode 2021- 2024. Itu harus dilakukan,” jelas Abdulloh.

Menurutnya usulan pelantikan dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa. Namun, dalam rapat iu dibutuhkan tempat yang lebih luas. “Disana dilakukan Paripurna Istimewa usulan pengangkatan dan pelantikkan wali kota terpilih,” terangnya. Rencana pelantikan akan dilakukan pada Jumat mendatang.

“Insya Allah, hari Jumat nanti ada paripurna tapi tempatnya tidak di sini karena paripurna istimewa luas, ada sosial distancing. Mungkin akan dilaksanakan di Novotel biar bisa jaga jarak,” jelas Abdulloh.

Menurutnya Paripurna Istimewa itu khusus mengusulkan pengangkatan pelantikan wali kota  dan wakil wali kota terpilih. Sesuai periode dan jabatannya Rapat Paripurna akhir masa jabatan tanggal 30 Mei 2020.

“Paling tidak usulan yang diberikan dari Menteri Dalam Negeri pada 30 Mei, sambil menunggu LPJ tahunan wali kota,” katanya.

Abdulloh berujar setelah wali kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan, Parlemen akan menilai  kinerja yang telah dicapai dan yang belum. Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2011. “Yang perlu di pertanggung jawabkan tahun 2020,” jelasnya.

Ia mengungkapkan ada beberapa hal yang tidak tercapai dalam kepemimpinan Rizal Effendi, salah satunya terkait masalah pembangunan. “Tahun 2014-2015 terjadi defisit luar biasa, kemudian setelahnya terjadi pandemi Covid-19 lagi,” katanya.

I Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button