AdvDPRD Balikpapan

Pansus Covid-19: Penggunaan Anggaran Harus Transparan

Masyarakat berhak mengetahui aliran dana penggunaan penanganan Covid-19.

Reporter: Taufik Hidayat I Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Panitia khusus pengawasan percepatan penanganan korona atau Covid-19 DPRD Balikpapan memberi delapan rekomendasi atas kinerja Satgas yang telah bertugas dalam enam bulan terakhir. Rekomendasi itu disampaikan Ketua Pansus Covid-19 Syukri Wahid, Senin 26 Oktober 2020.

Salah satu yang ditekankan dalam rekomendasi Pansus Covid-19 Balikpapan soal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang harus transparan.

“Kita minta agar anggaran Rp 137 miliar ini dipublikasikan. Apalagi sejumlah pemerintah daerah lain mengiklankan laporannya di media, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” tegas Syukri.

Syukri juga menekankan update data kependudukan soal penerima dana jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19. Terlebih, Pemerintah Balikpapan sebagai kuasa pengguna anggaran telah memakai setengah dari anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 dalam program jaring pengaman sosial.

“Intinya itu saja karena konsumsi laporan selama ini hanya DPRD. Pemkot Surabaya bahkan membuat laporan singkat yang bisa dibaca semua orang. Jadi di koran atau dimanapun itu disampaikan secara global,” tekan Syukri.

Menurutnya selama ini laporan penggunaan anggaran Covid-19 hanya diketahui secara terbatas oleh pihak DPRD. Padahal masyarakat umum berhak pula mengetahui kemana aliran dana APBD yang dialihkan itu.Terlebih, sambung Syukri, anggaran Covid-19 ini berasal dari hasil pengalihan anggaran yang sebelumnya diperuntukan bagi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum di masyarakat.

“Kalau kami di DPRD kan hanya lembaga. Ada baiknya transparansi di media. Mungkin ini agak keras rekomendasinya, tapi ini untuk menaikkan kinerja pemerintah,” ingat Syukri.

Ia menyampaikan rekomendasi timnya dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihelat secara virtual. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Parlemen Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, yang turut disaksikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Syukri Wahid merinci, rekomendasi itu antara lain terdiri dari, pertama menyusun pelaporan penggunaan seluruh anggaran belanja tak terduga setiap bulan untuk dilakukan audit berkala oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai langkah preventif sebelum dilakukan audit BPK.

Kedua, menindak tegas oknum pegawai jika terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Balikpapan.

Ketiga, lanjut Syukri, Pemerintah Balikpapan perlu mempublikasikan laporan penggunaan anggaran Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tidak terduga tahun 2020.

Keempat, meminta Pemkot Balikpapan mengedepankan tindakan preventif melalui pengetatan protokol kesehatan di segala bidang. Kelima, melakukan kajian dan pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.*Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button