Ibu Kota Baru

Omnibus Ibukota Baru Diusulkan Masuk Prolegnas

Report: Ryan I Editor: Janu

TIMUR MEDIA – Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI telah mengusulkan 38 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021.

Dari dokumen daftar usulan RUU Prioritas Tahun 2021, dari 38 RUU itu sebanyak 26 RUU diusulkan DPR RI, 10 RUU diusulkan Jokowi, dan dua RUU diusulkan DPD. Salah satu yang diusulkan Jokowi ada yang berisi RUU tentang Ibukota baru.

Di dokumen itu tertulis, hasil akhirnya nanti berupa Omnibus Law yang baru disahkan tahun ini. Penyusunannya akan disiapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN/Bappenas. Ibukota baru ini telah ditetapkan di dua daerah di Kaltim, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada September 2020 lalu, memastikan rencana pembangunan Ibukota baru ditunda hingga tahun 2021. Kendati demikian, perencanaan tetap berjalan. Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan masterplan sampai pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar ibukota baru.

Terkait dana, Bappenas juga mengalokasikan anggaran di tahun 2021. Anggaran ini untuk pembangunan Ibukota baru. Dalam usulan pagu dari Bappenas anggaran itu diploting sebesar Rp 1,7 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 55,4% atau sekitar Rp 850 miliar diperuntukkan program perencanaan pembangunan nasional. Namun, Bappenas tidak merinci lebih detil terkait perencanaan pembangunan nasional tahun depan.

Adapun besaran anggaran pemindahan dan pembangunan Ibukota baru, pemerintah memprediksi kebutuhan dananya mencapai Rp 466 triliun. Rincian sumber dananya sekitar Rp 253,4 triliun atau 54,4% dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Rp123,2 triliun atau 26,4% dari pendanaan swasta. Sedangkan sumber dana dari pemerintah sendiri hanya Rp 89,4 triliun atau 19,2% dari APBN.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button