AdvDPRD Balikpapan

Odang: Perlu Penanganan Taktis Bencana Alam

Balikpapan termasuk daerah yang berpotensi rawan tanah longsor.

Reporter: Taufik Hidayat I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, mengatakan peringatan dari BMKG tentang cuaca ekstrim yang menerjang Indonesia termasuk Balikpapan, perlu jadi perhatian.

Ia menilai, selama ini pemerintah Balikpapan sulit melakukan penanganan usai bencana terhadap kawasan yang bukan termasuk tanah milik pemerintah. Hal ini menjadi kendala serius untuk menerapkan peraturan saat proses penanganannya.

“Karena itu dibutuhkan penanganan taktis saat dan usai bencana alam terjadi,” saran Odang, Selasa 20 Oktober 2020. Ia juga menyarankan diperlukannya klasifikasi penanganan usai bencana seperti tanah longsor, banjir dan lainnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah bisa membuat kebijakan dalam kondisi darurat. “Termasuk penanganan bencana di kawasan yang bukan milik Pemerintah Balikpapan,” jelasnya.

Odang berujar, klasifikasi itu harus dibuat secara detil mulai tingkat bahaya sampai dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah bencana. “Nah, penanganan taktis ini sangat diperlukan agar masyarakat bisa paham,” jelasnya.

Ia mengingatkan bencana alam bukan hanya mengancam nyawa tapi juga berdampak pada kerugian kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan fasilitas umum lain. Terlebih saat ini di Kaltim bagian barat khususnya Balikpapan, PPU dan Paser memiliki potensi cuaca ekstrim pada malam hingga pagi.

“Untuk perkiraan tinggi gelombang juga cukup perlu diwaspadai, kalau ketinggiannya mencapai 1,5 meter sampai 2,5 meter,” ingat Odang. Ia juga menekankan kondisi kontur tanah di Balikpapan yang berbukit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerawanan bencana tanah longsor. Begitu Pula potensi banjir di daerah langganan banjir.

“Karenanya dengan adanya peringatan dini, maka kerugian dan korban jiwa bisa diminimalisir. Peringatan ini sudah bisa dibahas bersamaan dengan mekanisme klasifikasi dalam penanganan tadi,” jelas Odang.

Tak hanya itu, ia juga mendorong Pemerintah Balikpapan segera memulai pembahasan dengan pihak Pertamina dan TNI. Alasannya, sebagian kawasan Balikpapan termasuk milik BUMN dan militer. Termasuk keberadaan lahan-lahan yang masih dualisme kepemilikan, seperti lahan pemerintah Balikpapan yang diklaim milik warga.

“Selama ada solusi dan bisa dikondisikan dengan pertemuan rutin untuk membela masyarakat, saya rasa pemilik tanah, entah TNI atau Pertamina, pasti rela melepaskannya untuk digarap pemerintah,” ujarnya. *Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button