NEWS

NU Tolak Investasi Miras

TIMUR MEDIA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Marsudi Syuhud menjelaskan sejak 2013, Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siroj telah menyampaikan tidak setuju investasi minuman keras dibebaskan.

Menurut Kiai Marsudi, pada 2013 saat itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri miras yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi, menjadi keluar dari daftar tersebut. PBNU pun menolak rencana pemerintah tersebut.

Sekarang, menurut Kiai Kiai Marsudi, hal yang dulu sudah diberi masukan ternyata terus berlanjut dan sudah menjadi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Lalu apakah ada perbedaan sikap terdahulu dengan sekarang? Jawab simple kata Ketua Umum NU itu tetap tidak setuju baik karena qoliiluhu au katsiruhu (baik sedikit atau banyak) hukumnya tetap haram,” ujar Kiai Marsudi, dilanri ROL, Senin 1 Maret 2021.

Mesi hal itu berdampak untuk ekonomi, lanjutnya, namun mudharotnya sangat besar. “Tidak sebanding dengan mudharotnya. Karena menyangkut mudharot yang langsung terhadap kehidupan manusia,” tegas Kiai Marsudi.

Diwartakan sebelumnya, belum lama ini pemerintah telah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi. Kebijakan itu tertuang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Aturan itu turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

I ROL

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button