NEWS

Novel Kritisi KPK

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Mantan ketua tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan mengkritikisi terbitnya Peraturan Komisi atau Perkom Nomor 1 Tahun 2022.

Novel menilai, ada ketakutan tertentu bagi pimpinan KPK jika pegawai yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan kembali lagi.

“Bahkan sekarang seperti ada ketakutan kalau suatu saat kembali akan membongkar skandal-skandal tertentu,” ujar Novel Baswedan, dilansir ROL, Jumat 11 Fberuari 2022.

Ia bilang, terbitnya Perkom itu semakin memperjelas ada misi tertentu menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Novel bersama puluhan rekan lain yang tak lolos TWK memahami bahwa pimpinan KPK saat ini orang-orang yang tidak ingin memberantas korupsi, bahkan mereka berlaku sebaliknya.

“Karena itu, mereka akan menyingkirkan pegawai yang punya tekad untuk bekerja baik dan benar,” sebut Novel.

Menurutnya saat pimpinan KPK nanti orang-orang yang mencintai negerinya, bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, akan mencari orang-orang yang berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kompetensi.

“Di saat itu kami pasti dibutuhkan. Jadi, saya tidak terkejut dengan peraturan tersebut,” paparnya.

Dalam Perkom 1 Tahun 2022 disebutkan, pegawai yang pernah diberhentikan dengan hormat tapi bukan atas permintaannya tak bisa menjadi pegawai KPK. Sedangkan, Novel Baswedan serta beberapa pegawai lain seperti mantan ketua WP KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK Giri Suprapdiono dan si Raja OTT Harun Al-Rasyid itu pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat dinilai tak lolos TWK.

Penilaian Novel tidak diamini lembaga anti rasuah itu.

KPK membantah menghalangi mantan pegawai yang disingkirkan TWK kembali ke KPK melalui Perkom. KPK berdalih, Perkom dibuat untuk menselaraskan tata kelola kepegawaian setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara.

“Tidak ada maksud sama sekali untuk mencegah secara inkonstitusional pihak-pihak tertentu bergabung menjadi pegawai ASN KPK,” ujar Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button