Nasional

Muhammadiyah: Berlakukan Lockdown Nasional

Report: Janu| Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah, yang berlaku secara nasional.

Alasannya sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran korona atau Covid-19. Melalui keterangan tertulisnya, Senin 30 Maret 2020, Haedar mengingatkan pemerintah pusat dapat memberlakukan kebijakan tersebut.

Pijakannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bisa juga membuat Peraturan Presiden atau landasan hukum lainnya.

“Korban tertular dan meninggal sudah banyak, saatnya penyelamatan nasional untuk bangsa lebih diutamakan,” ingat Haedar.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta sebagaimana diberitakan sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk karantina wilayah.

Beberapa daerah sampai ke tingkat lokal menerapkan lockdown terbatas atau sesuai dengan kondisi setempat.

“Namun keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus tanpa satu kebijakan nasional yang berlaku umum sebagaimana prinsip negara kesatuan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah pusat perlu mencermati perkembangan nasional secara seksama. “Untuk mengambil kebijakan nasional yang tegas demi penyelamatan bangsa.

Haedar memaparkan segala sesuatu maupun dampak dari kebijakan itu dapat dimasukkan dalam pertimbangan dan pelaksanaannya. Termasuk dampak ekonomi, khususnya dalam melindungi warga yang tidak mampu dan pekerja harian.

Menurutnya, setiap kebijakan selalu ada kekurangan dan kelebihannya.

Namun, ujarnya, negara harus benar-benar hadir di saat rakyat dan kepentingan nasional tengah membutuhkan solusi.

“Kami berharap para elite dan kekuatan partai politik dan pejabat negara lainnya menunjukkan komitmen dan keprihatinan yang tinggi untuk meringankan beban rakyat,” harapnya.

Sebelumnya permintaan lockdown juga terus dikemukakan.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial turut menyarankan hal ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian menilao hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan enggan memberlakukan lockdown.

“Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberi saran tapi nampaknya keras kepala.”

“Ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis,” tulis kedua ekonom, lewat keterangan tertulisnya, Minggu.

Saat ini perlambatan ekonomi sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah menangkal pandemi korona meluas.

“Salah satunya dengan melakukan lockdown. Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas lainnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button