Nasional

Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda UU Cilaka

Report: Ryan I Editor: Faisal Rahman

TIMUR MEDIA – Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Jokowi menunda pelaksanaan UU Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan terkait dengan UU Cilaka, pihaknya menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Jokowi saat menemuinya pada Rabu, 21 Oktober 2020.

“Untuk menciptakan situasi tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Ia mengatakan Jokowi menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu. Jokowi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU yang bermasalah.

“Presiden mengakui komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” jeals Haedar.

Ia mengapresiasi sikap Jokowi dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.

Haedar menilai selama ini di Indonesia ada beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan dan penolakan dari masyarakat.

Hadir dalam pertemuan itu, dari PP. Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir (ketua umum), Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum), dan Sutrisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM). Sedangkan dari pihak pemerintah, Jokowi didampingi Mensesneg, Pratikno, dan Menko  Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan itu Jokowi menjelaskan panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Ia juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button