NEWS

Muhammadiyah: Kasus FPI Jangan Tutupi Korupsi

Penembakan terhadap laskar FPI juga diminta diusut secara bernas sampai tuntas.

Report: Ryan I Editor: Lina

TIMUR MEDIA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan jangan sampai insiden tewasnya enam laskar  FPI mengalihkan fokus kasus-kasus korupsi yang telah terungkap. Muhammadiyah juga meminta agar insiden tewasnya laskar FPI harus diusut secara terbuka sampai tuntas.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas menegaskan, kasus penembakan terhadap laskar FPI yang dilakukan kepolisian wajib diusut secara bernas.

“Hendaknya peristiwa ini satu sisi perlu diusut secara tuntas, secara bernas, terbuka, tetapi sisi lain kami memandang jangan sampai perkara ini menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain, adanya potensi kejahatan dalam bentuk lain, yaitu kejahatan korupsi yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematik dan masif, semakin menggurita,” tegas Busyro dalam konferensi persnya, Selasa 8 Desember 2020. Bahkan, ia menilai saat ini Indonesia telah mengalami pandemi korupsi.

Mantan pimpinan KPK itu mengingatkan jika korupsi musuh bersama, termasuk musuh bagi TNI dan Polri.

“Pandemik tak hanya pandemi Covid19, tapi juga pandemi korupsi. Empat menteri yang sudah ditangkap, atau diproses hukum oleh KPK selama periode Presiden yang sekarang ini menunjukkan korupsi semakin tersistem,” terang Busyro.

Hal itu dinilainya sebagai masalah besar yang mengancam Indonesia. “Itu artinya ada problem besar yang problem besar itu perlu kita cermati bersama,” ajak Busryo.

Ia juga meminta agar perlawanan terhadap tindak korupsi perlu dijadikan agenda bersama. Sebab korupsi termasuk common enemy, musuh bersama bagi semua elemen. “Elemen TNI, Polri, aparat penegak hukum lain dan unsur masyarakat sipil, termasuk perguruan tinggi dan ormas-ormas agama,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengingatkan kasus tewasnya enam laskar FPI, jangan sampai menutupi kesadaran masyarakat akan potensi korupsi. Pemberantasan korupsi, dinilainya, sebagai tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia.

PP Muhammadiyah juga meminta Jokowi membentuk tim untuk mengusut tewasnya pengikut Habib Rizieq. Menurutnya tim ini perlu melibatkan berbagai lembaga negara. Jadi tim gabungan ini dapat menginvestigasi secara objektif.

“Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM, ada lembaga negara lain yang terkait persoalan yang sudah terjadi ini dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record untuk menelaah, mengkaji objektif, benar berdasarkan fakta yang tidak ada yang tersembunyi dan disembunyikan,” katanya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button