Headline

MPR: Pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota

Dalam Perpres tersebut, disebutkan Jakarta sebagai ibu kota negara sampai 2039.

TIMUR MEDIA – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah konsisten terhadap penerapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur untuk waktu pelaksanaan tahun 2020-2039.

Salah satu isi dari peraturan itu, yakni ketentuan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Nasional.

“Dalam Perpres itu disebutkan, Jakarta masih menjadi Pusat Pemerintahan Nasional. Dengan kata lain Jakarta tetap memiliki status sebagai ibukota negara, setidaknya sampai akhir tahap keempat pelaksanaan Perpres tersebut, yakni tahun 2039. Sikap ini perlu diapresiasi dan didukung agar dilaksanakan dengan konsisten. Dan tidak ada pihak ‘istana’ yang membelokkan ke arah pemaknaan lainnya,” ujar Hidayat, dikutip dari Detik, Senin 11 Mei 2020.

Ia menjelaskan, ada beberapa ketentuan dalam Perpres yang ditandatangani presiden pada 13 April 2020 dan diundangkan pada 16 April 2020, yang menyebut Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status untuk ibukota negara).

Pasal 9 huruf a mengatur tentang strategi mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional dan Pasal 21 ayat (2) huruf a yang mengatur tentang Jakarta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik.

“Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibukota itu berarti kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara,” lanjut Hidayat.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang ada, yaitu UU No 10 Tahun 1964 tentang Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Indonesia, serta ketentuan dalam UU No 29/2007 tentang Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Ia berujar, sudah semestinya Jokowi mencabut Omnibus Law RUU Ibukota baru yang ingin memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Kaltim, yang sebelumnya diajukan Pemerintah ke DPR.

“Dengan adanya Perpres terakhir itu, Hendaknya RUU IKN yang sebelumnya disampaikan Pemerintah ke DPR, wajarnya ditarik oleh Jokowi, sebagai bukti keseriusan dan konsistensi dengan peraturan presiden yang baru ditandatangani sendiri oleh Presiden, belakangan,” ujarnya.

Hidayat mengatakan pencabutan Omnibus Law RUU IKN menunjukan sikap konsistensi Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan, yang telah ditetapkan Perpres yang diperuntukan sampai tahun 2039 itu.

“Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi ingin melanggar Perpres yang dibuatnya sendiri. Konsistensi presiden sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, yang ujungnya dapat menarik pihak investor, seperti yang diharapkan Pemerintahan Jokowi selama ini,” paparnya.

HNW menilai, adanya Perpres terbaru,  Jokowi memberi penegasan kepada para menteri agar tidak ada ngotot ingin melanjutkan proyek pemindahan Ibukota. Silang argumen antara para pembantu presiden terkait pemindahan ibukota yang dipertotonkan selama ini, kata Hidayat, harusnya tak terjadi lagi.

Ia berharap dengan penegasan dalam Perpres tersebut, diikuti pencabutan Omnibus Law RUU IKN yang telah diajukan ke DPR, seluruh anggaran yang diperuntukan untuk ibukota baru, bisa segera direalokasi untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Perpres terbaru di dalamnya ada pengaturan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Nasional dan Ibukota Indonesia sampai Tahun 2039, harusnya polemik seputar rencana proyek pemindahan ibukota segera diakhiri, agar energi bangsa dialihkan ke persoalan yang lebih urgent, seperti untuk mengatasi pandemi COVID-19,” ungkap Hidayat.

Report: Ryan I Editor: Danu I Sumber: Detik

Selengkapnya...
Back to top button