Internasional

Militer Myanmar Lakukan Kudeta

Red : Ahmad Mulyadi

NAYPYIDAW, TIMUR MEDIA – Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa di Myanmar (1/2/2021). Dalam kudeta itu, Kanselir Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, serta sejumlah para petinggi partai politik yang sedang berkuasa pun ditahan oleh pihak militer.

Menurut laporan media spesialis politik internasional asal Jerman, Welt (1/2/2021), kudeta yang dilakukan militer itu berlangsung terutama di kota-kota besar Myanmar seperti di Ibu Kota Myanmar Naypyidaw dan di kota terbesar di negara itu, Yangon. Patroli militer besar-besaran di dua kota tersebut sudah dimulai sejak pagi hari sebelum akhirnya mereka menahan para politisi sipil yang sedang berkuasa di sana, termasuk pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dalam kudeta tersebut, pemimpin tertinggi militer Myanmar menyatakan pihaknya akan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Artinya, selama masa itu pemerintahan akan sepenuhnya berada dalam kendali militer Myanmar dibawah komando Pimpinan Tertinggi Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Menurut pihak militer, kekuasaan akan dikembalikan setelah pemilu ulang selesai digelar nanti.

Kudeta militer ini menurut pihak militer Myanmar merupakan respon mereka terhadap hasil Pemilu Myanmar yang digelar pada 8 November tahun lalu. Mereka menuduh terdapat banyak kecurangan pada pemilu yang dimenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi tersebut. Seperti diketahui, partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu berhasil meraih suara mayoritas dan dinyatakan sebagai pemenang pada pemilu tersebut.

Menanggapi kudeta ini, sejumlah pemimpin internasional menyatakan keperihatinan dan mengkritik tindakan militer yang mereka anggap sebagai aksi yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gueterres mengutuk aksi militer terebut dan mendesak militer Myanmar agar mengembalikan kekuasaan kepada yang berhak sesuai hasil pemilu tahun lalu. Hal serupa disampaikan pula oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan sejumlah negara lainnya.

Sebagai informasi, perseturuan antara militer dan sipil di Myanmar sudah berlangsung sejak lama. Pada 1962 lalu, militer Myanmar pun melakukan kudeta militer terhadap pemerintah berkuasa yang dipegang oleh pihak sipil. Sejak saat itu, militer Myanmar mengendalikan kekuasaan di Myanmar hingga akhirnya direbut kembali oleh pihak sipil pada 2011 lalu. Namun demikian, militer tetap memiliki pengaruh kuat karena konstitusi yang dipaksakan oleh pihak militer menyebutkan sejumlah posisi strategis harus tetap dipegang militer, seperti Kementerian Pertahanan, Perbatasan dan Dalam Negeri.

Saat ini, meski dunia internasional umumnya mendukung pihak sipil partai pemenang pemilu tahun lalu, namun reputasi pimpinan partai tersebut, yakni Aung San Suu Kyi telah merosot tajam sejak beberapa tahun terakhir ini. Hal itu lantaran kebijakannya yang mendukung militer Myanmar dalam kasus genosida terhadap warga minoritas etnis Rohingnya. PBB, Uni Eropa dan sebagian besar negara-negara di dunia mengutuk keras tindakan brutal yang telah menelan korban ribuan jiwa etnis Rohingnya tersebut.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button