Nasional

Miliaran Dana Desa Dihentikan Sementara

2019

TimurMedia.com:

Ilustrasi. (GI)

Report: Ryan| Editor: Basir

TIMUR MEDIA – MILIARAN dana desa dihentikan sementara oleh pemerintah pusat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Prima Astera, mengungkap, pembekukan dana itu mencapai Rp 4,9 miliar.

Dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.953 desa di 34 provinsi. Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap.

Pertama, Januari hingga pekan ketiga Juli sebesar 20%. Lalu tahap kedua disalurkan Maret hingga pekan keempat Juni sebesar 40%, dan tahap ketiga paling cepat Juli sebesar 40%.

Pemerintah menyetop dana tersebut di sejumlah desa bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dari 56 desa yang diverifikasi, ada empat desa yang bermasalah. Realisasi dana keempat desa bermasalah itu sejak 2017 baru 47% (Rp 4,4 miliar) dari total Rp 9,3 miliar yang disalurkan pemerintah pusat.

Desa bermasalah dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Konawe itu: Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau di Kecamatan Routa, dan Desa Napooha di Kecamatan Latoma.

“Kami freeze (bekukan) dulu karena bermasalah sampai menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri,” bebernya.

Penyaluran dana desa tahap III itu dihentikan sementara atas rekomendasi Kemendagri. Alasannya, ada sejumlah desa yang bermasalah secara administratif.

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri, Benni Irwan, membeber, desa itu dalam pemeriksaan sehingga pemerintah daerah tidak berani melanjutkan penyaluran.

Tercatay total sebanyak Rp 4,9 miliar dana desa tersisa. “Ada yang disetop pada tahap kedua dan tahap ketiga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan desa yang bermasalah, rerata mengalami malaadministrasi. Misalnya, di sebuah desa ada kepala desa memutuskan berhenti dan tidak memiliki pengganti.

“Di beberapa desa ada warga yang pindah ke desa lain sehingga administrasi desa ini terganggu, padahal awalnya mereka bermukim di situ.”

Untuk mengantisipasi desa fiktif yang menerima kucuran dana desa, pemerintah akan memverifikasi ulang seluruh desa di Tanah Air.

Most Popular

To Top