Nasional

Menkumham Bebaskan Koruptor dan Napi Narkotika

Report: Maya| Editor: Nina

TIMUR MEDIA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. PP ini mengatur Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Revisi dilakukan karena napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30 ribu napi lain dalam rangka pencegahan korona di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012,” kata Yasonna, dilansir Kompas, Rabu 1 April 2020.

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk membebaskan 30 ribu napi dewasa dan anak.

Namun napi khusus kasus korupsi dan narkotika tidak bisa karena terganjal PP 99/2012. Itulah sebabnya mengapa Yasonna ingin melakukan revisi PP tersebut.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close