Nasional

Mendagri Pantau Pencairan Anggaran Pilkada

Realisasi pencairan anggaran Pilkada baru 59,88 persen.

Report: Ryan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terus melakukan pemantauan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada Desember 2020. Pihaknya turun tangan langsung ke daerah-daerah untuk memastikan agar anggaran Pilkada bisa segera dicairkan.

“Kami di Kemendagri terus mendorong agar Pemda mentransfer 100 persen NPHD-nya sebelum tanggal 15 Juli 2020,” ujar Tito di Jayapura, seperti dilansir RMOL, Jumat 10 Juli 2020.

Data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui hasil Koordinasi bersama KPU RI dan Bawaslu RI, dan Laporan Pemda per 9 Juli 2020, pukul 23.59 WIB, total anggaran sementara pendanaan dan pencairan Pilkada Desember 2020 sebesar Rp 15.042.158.510.972.

Sedangkan realisasi sebesar Rp 9.007.069.430.923 atau 59,88 persen. Sisa pencairannya sebesar Rp 6.035.089.080.049 atau 40,12 persen.

“Anggaran ini segera dicairkan agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada gerakannya maksimal. Krena itu anggaran ini harus segera dipenuhi,” tegasnya.

Dari 270 daerah yang menghelat Pilkada, daerah yang telah menyalurkan 100 persen atau di bawah 100 persen ke Penyelenggara dan Pengamanan sebagai berikut:

Pertama, sebanyak 98 Daerah yang telah transfer 100 persen ke KPUD, yakni 3 Provinsi: Kaltara, Kalteng, dan Sumbar; dan 95 Kabupaten/Kota. Kemudian ada 172 daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD, yaitu enam provinsi dan 166 kabupaten/kota.

Kedua, sebanyak 102 daerah yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni empat  Provinsi: Sumbar, Jambi, Kaltara, dan Kalteng; dan 98 Kabupaten/Kota. Lalu sebanyak 168 daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni lima provinsi dan 163 kabupaten/kota.

Ketiga, sebanyak 29 daerah yang telah transfer 100 persen ke aparat keamanan yakni dua provinsi: Jambi dan Kalteng; serta 27 kabupaten/kota. Sedangkan 241 daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni tujuh provinsi dan 234 kabupaten/kota. “Kami akan terus pantau daerah mana saja yang belum menyalurkan NPHD sesuai kesepakatannya,” ujar Tito.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button