Balikpapan

Mendagri Larang Mutasi Pejabat

Report: Ryan I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Menteri Dalam Negeri menegaskan pelarangan bagi kepala daerah di Indonesia untuk melakukan mutasi pejabat. Mendagri per  23 Desember 2020 telah mengeluarkan surat edaran pelarangan mutasi sampai menunggu pelantikan kepala daerah yang baru.

Namun, meski Mendagri mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan mutasi jelang berakhirnya masa jabatan, namun Wali Kota Balikpapan tetap mengajukan mutasi untuk mengisi jabatan kepala OPD yang kosong.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan open bidding  sebelum Pilkada bagi jabatan kepada OPD yang kosong. Alasannya karena ada pejabat pensiun dan meninggal.

“Kita pernah lakukan open bidding itu juga sudah sesuai surat edaran Kemendagri sebelum pilkada,” ujar Rizal.

Menurutnya, surat edaran itu masih mengizinkan mengisi jabatan-jabatan kosong sehingga  bisa dilakukan bagi esolan II atau III. “Kita masih menunggu persetujuan Mendagri apakah ini masuk surat edaran ini apa tidak. Mudah-mudahan tidak karena itu sangat dibutuhkan,” ujar Rizal.

Di lingkup pemerintahan Balikpapan, ada beberapa pos eselon II yang masih kosong, yakni Kepala Dinas Lingkungan hidup yang ditinggal Suryanto karena Pensiun. Kemudian Kepala Disnaker, Perindag, Dispenda, Perpustakaan, termasuk posisi Sekwan, yang salah satu pejabatnya Abdul Azis meninggal dunia. Sedangkan masa jabatan wali kota dan wakilnya berakhir pada Mei 2021.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button