Peristiwa

Mantan Napi Diajak Urus BUMN

Terdakwa penistaan agama Ahok, saat dijatuhi vonis dua tahun pada 9 Mei 2017. (GI)

Report: Nia| Editor: Abi

TIMUR MEDIA – Mantan terpidana penodaan agama Ahok, bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu, 13/Nov 2019.

Ahok yang pernah divonis dua tahun penjara, pada Mei 2017, diajak masuk ke salah satu BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyampaikan masuknya Ahok sebagai calon bos salah satu BUMN adalah hasil rekomendasi dari Jokowi.

“Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin enggak karena BUMN yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi,” ujar Arya, dilansir CNBC Indonesia.

Arya belum bisa memastikan BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok. Yang pasti BUMN tersebut adalah BUMN yang sifatnya strategis. Berperan penting dalam perekonomian dan kenegaraan.

Diajaknya Ahok untuk mengurus BUMN, memantik protes sejumlah kalangan. Tak terkecuali Partai Gerindra. Terlebih, Ahok bukan saja sebagai mantan napi. Tapi juga pernah diduga terlibat kasus korupsi yang sampai sekarang kasusnya ngambang.

DPP Partai Gerindra pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir berkooordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN.

Di jejaring sosial, yang dilihat TIMUR MEDIA, pada Rabu malam, Gerindra mengingatkan kasus yang pernah menimpa Ahok.

admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru Cuitan Parta Gerindra, 13/Nov/2019.

“Partai Gerindra Meminta @KemenBUMN Untuk Berkordinasi Dengan @KPK_RI dan @bpkri Terlebih Dahulu Perihal Penunjukan Ahok Sebagai Pimpinan BUMN,” cuit admin akun Twitter Partai Gerindra, @gerindra, Rabu, 13/Nov/2019 sore.

Gerindra menyinggung dua kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang menurut mereka harus ditangani KPK.

“Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga meminta Menteri BUMN harus menelusuri ini secara baik.

“Kami tentu menghormati keputusan Menteri BUMN untuk mengangkat Ahok. Tapi perlu juga agar Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan KPK atau BPK dulu,” tegas Andre.

🅣🅘🅜🅤🅡 🅜🅔🅓🅘🅐

Tags
Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close