Politik

Mantan Koruptor Boleh Ikut Pilkada

2019

ilustrasi. (GI)

TimurMedia.com:

Report: Ryan| Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana korupsi. Mantan koruptor ini boleh ikut mencalonkan diri di Pilkada. Tapi, ada syaratnya.

Sesuai putusan MK, syarat tersebut berupa jangka waktu jeda 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Majelis Hakim MK yang dipimpin Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait batas waktu mantan narapidana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Rabu, 11/Des/ 2019. Gugatan ini diajukan oleh Indonesian Corruption Watch dan Perludem.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Anwar Usman saat membacakan amar Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.

Dalam diktum amarnya, MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tentang syarat calon kepala daerah.

Frasa ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’ dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam diktum amarnya, MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tentang syarat calon kepala daerah.

Frasa ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’ dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, merasa bersyukur. “Alhamdulillah dikabulkan,” kata Titi, seperti dilansir Tempo. Meski jangka waktu yang dikabulkan lebih kecil dari permohonan yang diajukan, yakni 10 tahun, namun Titi mengaku tetap menerima.

Most Popular

To Top