NEWS

KPK Temukan Masalah Ekspansi Sawit

Pembukaan lahan dilakukan dengan cara dibakar.

Report: Ryan I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah permasalahan dalam ekspansi industri kelapa sawit di Papua. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding membeberkan masalah yang menjadi temuan tim evaluasi.

Yaitu, pelanggaran pelbagai perizinan dan praktik deforestasi hutan alam serta lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan untuk pembukaan lahan dengan cara bakar.

Masalah lain, sambung Maryati, tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi masyarakat sekitar areal konsesi. Kemudian, ada pula konflik tenurial, dan persoalan terkait kewajiban kebun plasma.

“Persoalan ini perlu diselesaikan secara cepat dan strategis, mengingat hutan di tanah Papua ini benteng terakhir hutan hujan tropis di Indonesia,” ujar Ipi dilaporkan RM, Senin 22 Februari 2021.

Menurutnya temuan ini hasil evaluasi KPK bersama 11 lembaga lainnya. Kesebelas lembaga itu Dinas TPHBun Provinsi Papua Barat, Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kantor Wilayah Pajak.

Selanjutnya, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Dinas ATR/BPN Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Lalu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat, dan BPKH Provinsi Papua Barat.

Evaluasi perizinan kelapa sawit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua tanggal 20 September 2018.

Hingga Januari 2021, tim evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap 10 perusahaan. Delapan di antaranya, sudah dilakukan pengecekan lapangan. Data dan informasi masing-masing perusahaan telah 100 persen terkumpul.

Ia mengatakan Provinsi Papua Barat memiliki wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 576.090,84 hektare yang terdiri dari 24 perusahaan.

Dari jumlah itu, hanya 11 perusahaan yang telah memiliki HGU dan/atau melakukan penanaman. Dari total luas wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat tersebut, 383.431,05 hektar di antaranya masih berupa hutan.

KPK berharap perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan sehingga mampu menutup peluang terjadinya korupsi dan tetap menjaga kelestarian hutan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button