Kaltim

KPK Tangkap Bupati Kutim dan Istrinya

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih. Selain mereka ada tujuh orang lain yang ditangkap.

Awalnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, membenarkan pihaknya menangkap sejumlah pejabat di Kaltim. “Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim,” ujarnya, Jumat 3 Juli 2020.

Kemudian terkonfirmasi jika Ismunandar diamankan bersama istrinya di hotel di Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan dalam operasi senyap itu pihaknya menangkap sejumlah tersangka. Dua di antaranya, pasangan suami istri yang menjadi pejabat teras di Kutim. Yakni, Bupati Ismunandar dan istrinya Encek yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim.

“Semalam (2/7) kami amankan bupati beserta istrinya dan Kepala Bapeda dari sebuah hotel di Jakarta,” ujar Nawawi. Setelah diamankan, Ismunandar, Encek dan 5 orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksas penyidik lembaga antirasuah.

KPK juga mengamankan delapan orang lain di Samarinda dan Kutai Timur. KPK berhasil mengamankan belasan orang dari tiga wilayah berbeda. Mereka sempat diperiksa di Polresta Samarinda. “Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda dibawa ke Jakarta dan,” ujarnya.

Tersangka lain yang diamankan KPK adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur (MUS), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur (SUR), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur (ASW).

Termasuk dua tersangka lain yang diduga sebagai pemberi suap yakni seorang tekanan bernama Aditya Maharani dan rekanan proyek Deky Aryanto. Barang bukti yang berhasil diamankan KPK berupa uang tunai sebanyak Rp 170 juta, sejumlah buku rekening bank dengan saldo total Rp 4,8 miliar.

“KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, pertama sebagai penerima masing-masing ISM selaku bupati, EU ketua DPRD, MUS selaku Kepala Bapenda, SUR selaku Kepala BPKAD, ASW Kepala Dinas PU. Sebagai pemberi, AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan,” papar Nawawi.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button