Nasional

KPK: Bansos Korona Jangan untuk Kampanye

Diduga ada calon kepala daerah petahana yang menggunakan dana bansos untuk pencitraan.

Report: Ryan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan calon kepala daerah petahana yang ingin maju kembali ke Pilkada agar tidak menggunakan dana bansos untuk kepentingan politik praktis. Anggaran penanggulan korona mencapai Rp 695,2 triliun, yang berasal dari APBN dan APBD.

Ketua KPK, Firli Bahuri, meminta kepada KPU dan Bawaslu agar bersikap tegas memberi sanksi terhadap calon petahana yang menggunakan program korona untuk kepentingan kampanye.

“Saya ingatkan, jangan main-main. Penggunaan bansos di pilkada menjadi perhatian penuh KPK,” teags Firli dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Sabtu 11 Juli 2020. Ia mengungkapkan, KPK telah menerima banyak laporan dari masyarakat ihwal kesempatan aji mumpung petahana yang menggunakan bansos Covid-19 untuk kepentingan kampanye jelang pilkada.

Catatan KPK, lanjut Firli, ada sejumlah kepala daerah yang berstatus petahana yang akan kembali ke pentas Pilkada 2020. Mereka mengajukan alokasi anggaran penanggulangan korona di angka yang tinggi. Padahal, angka korona di wilayah tersebut terbilang rendah.

Sebaliknya, tambah Firli, KPK juga mencatat sejumlah daerah dengan angka penularan korona yang tinggi, tapi kepala daerahnya mengajukan anggaran di angka rendah. Sebab sudah pada periode kepemimpinan kedua. “Sehingga tidak berkepentingan lagi maju di pilkada,” ujarnya.

Meski tak menyebutkan sejumlah daerah yang dimaksud, KPK mengendus situasi ini gambaran dari upaya penyimpangan anggaran bansos korona 19 menjelang pilkada serentak yang tahapannya sudah dimulai.

Ia mengungkapan, tidak sedikit informasi terkait modus oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker atau spanduk raksasa dengan mendompleng dana bansos yang berasal dari uang negara.

“Bukan dari kantong pribadi mereka. Saya minta kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada 2020, setop poles citra Anda dengan dana penanganan Corona,” tegas Firli.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close