Politik

Konsekuensi Penundaan Pilkada

Editor: Nina

Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah pada 23 September tahun ini resmi ditunda. Keputusan ini diambil pada akhir Januari lalu melalui rapat antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Alasan penundaan untuk mencegah penyebaran virus korona, karena banyak tahapan dalam Pilkada yang mengharuskan tatap muka dan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Dua hal ini berpotensi memperluas penyebaran virus Corona.

Namun, rapat tersebut masih belum bersepakat tentang masa waktu penundaan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui keterangan resminya, menyatakan masih melihat perkembangan penyebaran virus korona di Indonesia sebagai rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman DPR, Bawaslu, KPU, dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Tito.

Hal sama disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa.

Saat ini menurutnya fokus DPR bersama pemerintah menanggulangi virus korona dan belum bisa menjadwalkan pelaksanaan Pilkada 2020.

Sedangkan KPU sebagai penyelenggara memberi opsi tiga tanggal pelaksanaan Pilkada 2020.

Pertama, tanggal 9 Desember 2020 dengan masa penundaan 3 bulan. Kedua, 17 Maret 2021 dengan masa penundaan 6 bulan. Ketiga, 29 September 2021 dengan masa penundaan satu tahun.

Ketiga opsi tersebut, kata Ketua KPU Arief Budiman, telah mempertimbangkan kemungkinan masa pandemi korona di negeri ini.

Dengan asumsi paling cepat tiga bulan dan paling lama setahun seperti diperkirakan banyak ahli pandemi dunia.

Permasalahannya, opsi kedua dan ketiga yang ditawarkan KPU berpotensi membuat lowong jabatan di seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2020.

Karena rata-rata akhir masa jabatan kepala daerah di 270 daerah penyelenggara akan berakhir di Februari dan Juni 2021. Sesuai dengan waktu terpilih mereka pada Pilkada 2015.

Artinya, pemerintah harus menyiapkan 270 penjabat sementara (Pjs) seusai dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang No 10  tahun 2016 tentang  Pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan.

Penjabat gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara berpangkat tinggi madya dan penjabat walikota/bupati dari ASN berpangkat pimpinan tinggi pratama.

Mereka akan menjabat sampai kepala daerah baru dilantik.

Merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 yang mengatur tahapan Pilkada 2020, jangka waktu dari masa pendaftaran yang mengharuskan calon petahana melepaskan jabatannya sampai penetapan pemenang oleh KPU adalah lima bulan.

Berkaca ke pemilu-pemilu sebelumnya, jeda penetapan pemenang sampai pelantikan adalah 2 bulan. Maka, seorang Pjs di seluruh daerah harus menjabat selama 7 bulan.  

Berbeda jika Pikada 2020 berlangsung sesuai terjadwal, maka penjabat hanya berlaku bagi kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali.

Berdasar pernyataan Mendagri Tito Karnavian pada 27 Januari lalu, sebanyak 224 daerah memiliki kepala daerah yang baru menjabat satu periode dan berpotensi menjadi kandidat petahana di Pilkada 2020.

Angka itu masih berpotensi berkurang dengan asumsi tak semua petahana mencalonkan diri lagi. Sehingga jumlah Pjs kepala daerah tak sebanyak ketika Pilkada ditunda.

|Sumber: Katadata

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button