Nasional

Kemensos Kaji Perampingan Eselon

2019

ilustrasi pns. (net)

TimurMedia.com:

Report: Lina| Editor: Teguh

TIMUR MEDIA – Istana memberi instruksi merampingkan jabatan eselon dalam tubuh kementerian. Sejauh ini baru empat kementerian yang melaksanakan arahan dari kepala negara. 

Sedangkan salah satu kementerian yang belum melakukan perampingan jabatan eselon ialah Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengaku masih mengkaji arahan itu.

“Sedang kami kaji. Nanti tinggal mereka melaporkan ke saya untuk implementasi,” ujar Juliara, Kamis, 12/Des/2019, dikuti dari Medcom.

Kajian sengaja masih dilakukan lantaran Mensos tak ingin penerapan kebijakan itu dilakukan terburu-buru. Apalagi prosesnya butuh pengkajian yang matang agar sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. 

“Kami harus lihat kualitas SDM-nya seperti apa. Kami harap bisa selesai segera mungkin seperti yang diharapkan,” terangnya.

Terkecuali Kemensos, sejauh ini ada empat kementerian yang telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing.

Empat kementerian itu adalah Kemenpan RB, Kementerian Keuangan,  Kementrian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober 2019. Ia bilang penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.

Untuk Balikpapan, Sekkot Sayid berpendapat kebijakan itu tidak terlalu berpengaruh untuk daerah.

“Hanya menghapus eselon III dan IV, tapi kan jabatannya tetap ada. Jadi sebenarnya tidak berdampak bagi pemerintah daerah,” tutur Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadly.

Bahkan, Fadly mengklaim penyederhanaan birokrasi ini sudah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan. Semisal ihwal perizinan yang diterapkan melalui satu pintu.

“Jadi sebenarnya kita juga sudah melakukan penyederhanaan birokrasi. Contohnya di Dinas Perizinan kan sistemnya hanya satu pintu dan sudah terintegrasi,” terangnya.

Perampingan birokrasi, menurutnya, sudah dilakukan Balikpapan sejak dua tahun lalu.

“Jadi bagi kami tidak masalah. Ini jauh lebih hemat lagi karena fasilitas yang selama ini dapat nantinya hilang. Dulu eselon III ada mobil dinas, nanti tidak ada lagi,” ujarnya.

Jumlah eselon III dan IV di Pemkot Balikpapan diperkirakan sekitar 200-an orang. Itu sudah mencakup total OPD sebanyak 60 Dinas.

Most Popular

To Top