Ekonomi

Kebangkrutan Hantui Korporasi di Indonesia

Report: Maya I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Krisis ekonomi mulai terasa. Korporasi di Indonesia pun dihantui ancaman kebangkrutan.  Sejumlah lembaga internasional memprediksi tahun ini Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pertaruhan nasib ekonomi tergantung kinerja di kuartal III mendatang.

Kondisi krisis ini membuat sejumlah korporasi mulai mengalami kesulitan membayar kewajiban mereka kepada kreditur dan vendor. Akibatnya banyak gugatan lantaran kreditur menganggap debitur melakukan wanprestasi dalam membayar kewajibannya.

Ancaman kebangkrutan korporasi di tengah pandemi korona bukan isapan jempol. Memasuki bulan keempat pandemi, sejumlah korporasi mulai menghadapi gugatan di pengadilan disebabkan urusan utang-piutang.

Dari data yang dihimpun dari lima Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hingga akhir semester I-2020 menunjukkan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, naik melesat.

Jika di semester I-2019, jumlah perkara PKPU hanya 163 perkara, di paruh pertama tahun ini jumlahnya jadi 249 perkara atau melonjak 52,76%.

Sengketa PKPU itu bahkan merata di seluruh sektor usaha. Misalnya, transportasi, logistik, pariwisata, konstruksi dan properti, ritel, serta keuangan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Shinta Widjaja Kamdani menduga hampir semua usaha menghadapi kesulitan cash flow karena turunnya pasokan dan permintaan selama pandemi.

Munculnya efek domino dari dari suply chain, yakni terlambat bayar utang dinilai lantaran dampak pembatasan aktivitas selama Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB.

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Jamaslin James Purba memprediksi perkara PKPU di pengadilan bisa makin meningkat jika kondisi ekonomi dalam negeri tidak membaik.

Banyaknya perkara PKPU  menjadi pertanda bahwa pilihan penyelesaian kasus wanprestasi utang dengan restrukturisasi utang melalui pengadilan.

Kekhawatiran lain, dari tren tingginya PKPU ini, perbankan yang ikut menjadi kreditur mayoritas di korporasi yang menghadapi PKPU bisa ikut kena getahnya.

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menilai, meningkatnya PKPU bukan semata utang bermasalah karena pandemi korona. Melainkan sebagian korporasi sudah memiliki masalah sebelum pandemi.

Menurutnya pihak perbankan tentu telah menghitung potensi gagal bayar dari korporasi ini. “Jadi bukan karena Covid-19  semuanya. Menurut saya, tidak semua begitu,” tegas Suria.

I Sumber: Kontan

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button