DPRD Balikpapan

Karyawan Balpos Ngadu ke Parlemen Balikpapan

Reporter: Taufik Hidayat I Editor: Kusuma Wendi

TIMUR MEDIA – Sejumlah karyawan Harian Balikpapan Pos, yang terdiri dari bagian redaksi dan layout mengadu ke Parlemen Balikpapan. Mereka melaporkan dugaan pelanggaraan atas UU ketenagakerjaan yang dilakukan pihak manajemen.

Kedatangan awak media Balpos ini dipimpin Redaktur Rusli dan Editor Hasan. Mereka disambut Wakil Ketua Komisi IV, Iwan wahyudi dan sejumlah anggota dewan, Selasa  24 November 2020.

Sedikitnya ada 19 karyawan yang melakukan aksi mogok kerja. Mereka adalah para punggawa dari terbitnya pemberitaan di koran Balikpapan Pos.

Di pertemuan itu, Redaktur Balikpapan Pos, Abi Hasan membeberkan kronologisnya. Aksi mogok kerja yang dilakukan lantaran diduga ada kebijakan yang merugikan karyawan dan tidak bisa ditoleransi.

Dalam peremuan itu, ada tiga tuntutan yang diajukan. Pertama, lanjuta Hasan, “Pihak direksi melakukan pemangkasan gaji sebesar 40 persen tanpa diskusi dan langsung dipotong.”

Kedua THR hanya berupa separuh dari gaji UMK. Selanjutnya, sesuai perjanjian tidak akan ada karyawan yang dirumahkan. “Tapi kenyataannya ada yang dirumahkan,” sesalnya.

Hasan menjelaskan, mogok kerja dilakukan 19 pekerja dari pelbagai divisi. Mulai redaksi yang terdiri dari wartawan sampai redaktur, lalu layouter, montage sampai bagian ekspedisi koran. Mereka beralasan banyak kebijakan yang memberatkan pekerja tanpa kesepakatan.

“Misalnya, dari pemotongan THR 40 persen, pemotongan gaji 30 sampai 40 persen, sampai melakukan pemutusan hubungan kerja bagi lima pekerja, baik PHK sepihak hingga merumahkan karyawan,” jelasnya.

Hasan mengatakan, upaya internal sudah dilakukan melalui bipartit di Gedung Biru, namun tak menemui titik temu. Begitu juga, upaya Tripartit yang difasilitasi Disnaker Balikpapan.

“Hanya THR yang disanggupi pihak perusahaan dengan pembayaran dua termin. Tapi itupun yang didahulukan mereka yang tidak melakukan aksi mogok alias yang ada di zona nyaman,” paparnya.

Ia kecewa saat penandatanganan kesepakatan bersama hasil perundingan Tripartit di Kantor Disnaker Balikpapan. Sebab pihak perusahaan tak datang alias mangkir.

“Pihak perusahaan tidak hadir, ya otomatis melegalkan aksi ini berlanjut,” ujarnya.

Pimpinan redaksi Rusli memaparkan aksi puncak mogok kerja terjadi karena adanya pemecatan terhadap lima awak media. Kasus ini telah dilaporkan ke Disnaker Balikpapan.

“Ada lima awak media yang tidak diakui sebagai karyawan Balikpapan Pos. Tidak dipecat, tidak pula diberi pesangon. Bahasanya ‘kamu tidak usah setor berita lagi’,” jeals Rusli, di hadapan anggota DPRD Komisi IV.

Pihak manajemen Balikpapan Pos dinilainya sudah kelewat batas. “Kami tidak terima dengan manajemen yang diberikan Direktur Balikpapan Pos. Ini bentuk kekecewaan, sebagai petinggi harus mempunyai sifat baik bukan malah menunjukan sifat aslinya,” sesalnya.

Menurutnya peraturan dan kebijakan yang diberikan memang mengarah kedisiplinan tapi ia menilai terlalu keras karena tanpa ada toleransi sama sekali.

“Dia menegakkan peraturan, bener. Tapi kejam sekali. Terlambat satu menit surat peringatan. Bahkan ada yang diajukan formulir pengunduran diri,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV Iwan Wahyudi mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan mereka, pengaduan awak Balikpapan Pos ini akan dipelajari terlebih dahulu. ”Bisa jadi ada koreksi kepada manajemen soal beda pandangan. Kami akan mencoba mempertemukan dengan Direktur Balikpapan Pos,” ujar Iwan.

Parlemen Balikpapan berjanji akan menindaklanjuti masalah ini. Sekaligus meminta penjelasan dari pihak Disnaker. Iwan berharap tidak ada pemecatan atas aksi yang dilakukan awak redaksi karena mereka yang bekerja ini dilindungi UU.

“Terlebih dari pengalaman dan kerjasama yang baik bisa membesarkan grup Balikpapan Pos. Apalagi di tengah situasi Covid yang semuanya terdampak, ” ujarnya. Rencananya, awak media ini akan melakukan konsolidasi untuk menentukan sikap selanjutnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button