Kaltim

Jelang Pilkada, Gubernur Siap Tunjuk Pjs

Report: Robby I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Jelang Pilkada Desember 2020, pengganti kekosongan kepala daerah segera disiapkan. Begitu pun persiapan yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk menunjuk penjabat sementara atau Pjs, yang akan mengisi kekosongan itu.

Plt Asisten I Sekprov Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi, menjelaskan saat ini pihaknya masih mengamati persiapan pilkada serentak di sembilan daerah di Kaltim. Pada waktunya nanti, Pemprov Kaltim Kaltim akan mengambil sikap berdasarkan hasil rapat bagi daerah yang wali kota dan wakil wali kota, atau bupati dan wakil bupatinya maju di Pilkada.

“Kami akan siapkan penjabat sementara atau Pjs,” papar Jauhar, Jumat 26 Juni 2020.

Istilah Pjs turunan dari Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam ajang Pilkada, ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Sesuai Peraturan Mendagri 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, istilah Pjs dulunya Plt.

Namun, mengacu Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata Plt berganti menjadi Pjs. Ini bertujuan agar ada pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. Maka, sesuai Permendagri 1/2018 istilahnya menjadi Pjs.

Menurut Jauhar, penunjukan Pjs itu dengan catatan daerah yang kedua pimpinannya mengikuti Pilkada. Namun, bagi daerah seperti Balikpapan dan Samarinda, tidak akan diberikan Pjs. “Sebab wali kota keduanya tidak lagi mengikuti Pilkada,” paparnya. Selain dua kota itu, menurut informasi yang diterima Jauhar, kebanyakan kepala daerahnya maju.

Pihaknya pun akan mempersiapkan penjabat sementara untuk mengisi kekosongan kepala daerah itu. Kendati demikian terkait nama-nama yang akan disiapkan menjadi Pjs di daerah, ia mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan teknis.

Namun, lanjutnya, “Penjabat sementara akan ditunjuk dari eselon II Pemprov Kaltim, dan penunjukan itu jadi kewenangan Gubernur. Saya belum tahu siapa saja yang disiapkan jadi Pjs, yang jelas eselon II.”

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button