Kaltim

Jatam Kaltim: Kasus Perusakan Lingkungan Marak

Rupang menilai Gubernur Kaltim belum merealisasikan janjinya.

Report: Ryan I Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengungkap sejumlah kasus pencemaran lingkungan di Kaltim. Sepanjang tahun ini tercatat ada 38 kasus yang berpotensi merusak lingkunan.

Hal itu diungkap dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil ihwal refleksi akhir 2020 bertajuk Oligarki Ekstraktif: Mendulang Untung di Balik Pandemi. Pradarma Rupang menyampaikan Jatam Kaltim mencatat ada sembilan kategori kasus sepanjang 2020.

Yakni, pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan tanah, kriminalisasi terhadap warga, tambang ilegal, kasus anak meninggal di lubang tambang, ancaman keselamatan masyarakat pesisir dan nelayan, lalainya perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan kerja, merusak fasilitas publik, serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dari sembilan kategori itu, ada 38 kasus yang terdata dan terserak di seluruh Kaltim. Ia menuturkan secara ekstraktif batu bara, ada tiga daerah yang tidak menerapkan penetapan tata ruangnya sebagai industri batu bara. Yaitu, Balikpapan, Bontang dan Mahulu.

“Dari 38 kasus, terbanyak tambang ilegal. Di catatan kami ada 10. Walau ada beberapa kasus yang sudah acap kali terjadi di wilayah yang sama. Namun tetap timbul berdasarkan keluhan masyarakat ke kami maupun secara terbuka di medsos,” bebernya.

Bahkan, lanjut Rupang, meski pandemi tetap ada peningkatan kasus perampasan tanah sepanjang 2020. Kasus itu ada di Berau, Kutim, dan Kubar yang mengakibatkan kerugian besar.

Meski sudah meminta pemangku kepentingan di daerah, Rupang menilai tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Bertahun-tahun, pemangku kepentingan daerah tak bisa membuahkan hasil terkait penyerobotan lahan akibat salah satu perusahaan batu bara besar.

Jatam Kaltim juga mencatat selama pandemi tingkat kerusakan dan pelanggaran tak usai.  “Sampai saat ini tak berkesudahan. Tak menurunkan kasus, justru makin meningkat. Ini ironi,” keluh Rupang.

Menurutnya, dulu Gubernu Isran pernah menjanjikan rasa perlindungan kepada rakyat Kaltim, tapi faktanya belum terealisir.

“Sudah dua tahun kepemimpinannya, ia gagal melindungi dan menjamin hak kelola rakyat, sumber kehidupan rakyat, dan memastikan hidupnya bebas dari ancaman industri ekstraktif,” tegas Rupang.

Tak hanya itu, ancaman terhadap nelayan dan masyarakat pesisir juga tercatat ada tujuh kasus. Yakni di wilayah perairan Kaltim dua kasus nelayan yang hilang. Sedangkan lima kasus lain terkait kapal tongkang yang memperlakukan masyarakat di pinggir Sungai Mahakam dan tidak ada keselamatan yang harus diutamakan.

“Padahal, banyak warga bermukim di sana,” sesalnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button