Politik

Jadi Timses, Anggota PWI Harus Mundur

Report: Agus Setiawan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI diminta netral dan tidak menjadi memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Desember 2020. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja virtual meeting jajaran ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi se-Indonesia, Senin, 26 Oktober 2020.

Agenda rapat menyoal pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan dan masalah-masalah aktual lain di pusat dan daerah.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, H Ilham Bintang mengatakan, jika anggota PWI yang beritanya memihak salah satu calon kepala daerah di Pilkada Desember 2020, dipersilakan keluar dari PWI sebelum dipecat.

Ia menegaskan pengurus PWI yang jadi calon kepala daerah dan atau menjadi tim sukses calon kepala daerah di Pilkada 2020, wajib mengundurkan diri sebagai pengurus PWI di seluruh tingkatan, baik PWI Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

“Pengurus Dewan Kehormatan di seluruh provinsi diminta mendata pengurus PWI yang jadi tim sukses pasangan calon kepala daerah dan anggota PWI yang beritanya memihak kepada salah satu calon kepala daerah,” tegas Ilham.

Ia menekankan, “Temuan di daerah sampaikan ke DK PWI Pusat, nanti DK PWI Pusat yang mengusulkan ke PWI Pusat karena bersikap tidak independen itu pelanggaran berat atas Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PWI, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan Anggota PWI,” sambungnya.

Ilham mengingatkan ketua dan Pengurus PWI Provinsi memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pengurus DKP, serta membangun organisasi sesuai PD/PRT PWI. Jangan menetapkan pengurus PWI Kabupaten/Kota, wartawan yang sedang bermasalah dan tanpa melalui konferensi kabupaten/kota.

Ia meminta wibawa organisasi harus dijaga bersama. Meski tidak ada larangan bagi wartawan dan media menyebarluaskan visi dan misi calon kepala daerah, tapi yang jelas tulisan itu bukan produk jurnalistik. Visi dan misi calon kepala daerah itu produk advetorial.

“Rohnya berita itu ada klarifikasi, ada konfirmasi, dan diuji dulu kebenarannya oleh wartawan dan redakturnya. Wartawan harus memperlakukan semua calon kepala daerah sama dalam pemberitaan. Berita tidak boleh menguntungkan salah satu calon kepala daerah, tapi merugikan calon lain. Bersikap independen harga mati di PWI,” tegasnya.

Ilham menegaskan, kasus oknum PWI Provinsi Jambi yang bertamu ke salah satu calon gubernur Jambi, dan memakaikan kain selempang berlogo PWI, termasuk bentuk pelanggaran fatal.

DK PWI Pusat akan menindak lanjuti kasus itu dengan bersurat ke PWI Pusat dan minta oknum tersebut diberhentikan dari kepengurusan PWI Jambi.

“DK PWI Pusat juga sudah menerima laporan dari berbagai daerah, ada pengurus PWI aktif jadi timses calon kepala daerah, tapi tidak melaporkan diri ke ketua PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota dan mengundurkan diri sebagai pengurus,” jelasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button