PILIHAN

Ibu Kota Baru Tanam Bom Waktu?

Report: Janu| Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Selain dukungan yang meluas. Ternyata rencana pemindahan ibu kota baru ke Kaltim, turut menuai protes keras. Kecaman datang dari para aktivis lingkungan.

Para pegiat lingkungan dari Koalisi Masyarakat Sipil ini khawatir. Dalam proses pembangunan infrastruktur ibu kota baru berpotensi menanam bom waktu. Berupa potensi pelbagai lini kerusakan. Dari kelestarian alam sampai kearifan lokal.

Bahkan, mereka menilai rencana itu memiliki potensi sejumlah ancaman yang cukup mengerikan. Yakni, terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat adat dan lingkungan.

Koalisi Masyarakat Sipil berasal dari pelbagai lembaga: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional.

Ada pula Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan.

Kekhawatiran mereka diungkapkan dalam keterangan resmi, yang diterima redaksi, Selasa 17/Des/2019.

Koordinator JATAM Nasional Merah Johansyah mengungkap, tiga ring di ibu kota baru bukan ruang kosong. Luasan lahan yang seluruhnya mencapai 180.965 hektare itu terdapat ratusan konsesi.

“Di areal itu ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti,” ungkap Merah. Sebanyak 158 konsesinya adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 lubang tambang menganga.

Merah membeber, para juragan konsesi itu bukan lah dimiliki warga sipil. Melainkan, “Nama-nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Dari penelisikan yang dilakukan pihaknya, lanjut Merah, korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman.

Kemudian bersiasat dengan megaproyek ibu kota baru. “Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas PT ITCI saat masuk kawasan tersebut tahun 1960-an,” ungkap Merah Johansyah.

Seirama dengan Merah, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi memastikan bahwa hal tersebut hanyalah bagi-bagi mega proyek dengan aroma politik oligarki yang kental.

“Mengingat para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara,” ujar Yuyun Indradi.

Bahkan, Yuyun menganalisa, pemenuhan kebutuhan energi di ibu kota baru memberi ruang dan alasan pembenaran. Untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kaltim.

“Yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke ibu kota baru dan Kalimantan,” urainya.

Yuyun berujar, kini sebanyak 150 keluarga Paser Balik di Desa Pamaluan atau ring 1 ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara kembali cemas.

“Sebab, keputusan Jokowi memindahkan ibukota tidak pernah meminta pendapat mereka,” tekan Yuyun.

Bahkan, menurutnya, usai diumumkan proyek ibu kota baru, PT ITCI Hutan Manunggal malah semakin beringas. Mereka dengan cepat memperluas penguasaan lahan yang mengorbankan wilayah adat.

Ia menekankan kembali, selain keberlangsungan hidup masyarakat adat, eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya juga terancam.

Seiring temuan Yuyun, Peneliti Forest Watch, Anggi Prayogi Putra juga mengungkap kekhawatiran serupa.

Dari hasil kajian Forest Watch Indonesia, menunjukkan lebih dari 16 ribu ha ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan ibu kota baru.

Termasuk ancaman dari rencana pembangunan akibat RTRWP. Padahal ekosistem mangrove dinilainya sebagai tutupan lahan yang tepat saat ini.

“Karena dari hasil kajian kami sepanjang pesisir teluk memiliki Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir yang tinggi,” papar Anggi Prayogi.

Untuk itu, ia mengingatkan. “Tidak cocok jika dilakukan konversi dibangun atau dijadikan permukiman bahkan kawasan industri.”

Forest Watch Indonesia intens melakukan kajian khususnya di Teluk Balikpapan sejak 2016.

Bersama masyarakat pesisir di teluk, mereka mengusulkan agar daerah itu dijadikan sebagai area perlindungan atau kawasan konservasi.

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi, ikut bersuara. Ia menganalisis, beban lingkungan di Kaltim sudah berat oleh ekstraksi sumber daya alam.

Zenzu meyakini masalah akan bertambah menjadi krisis multidimensi oleh perluasan penyangga ibu kota baru.

“Memperluas ketimpangan ekonomi karena para pemegang konsesi akan segera menjadi tuan tanah perluasan pembangunan ibu kota,” tandas Zenzi Suhadi.

Laporan Koalisi Masyarakat Sipil juga mengungkap fakta mencengangkan. Catatan bertajuk: Ibu Kota Baru Buat Siapa?, setebal 32 laman itu merinci varian potensi yang mengkhawatirkan.

Berdasar kajian yang dilakukan selama tiga bulan, rencana pembangunan ibu kota baru, selain menjadi ancaman juga berpotensi terjadi perampasan lahan masyarakat Kaltim.

Sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek ini, menurut laporan tersebut, diduga kuat menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup.

Laporan itu merekomendasikan dua hal.

Pertama, mencabut keputusan dan membatalkan
eencana pemindahan ibu kota negara baru. Dengan memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat.

Kedua, memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur.

Terpisah, saat kunjungan Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju ke ibu kota baru dipaparkan dua konsep rencana pembangunan ke depan.

Yakni smart city atau kota pintar dan konsep forest city alias hutan kota.

admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru Menteri Siti Nurbaya, tengah. (Teguh)

Hal tersebut diuraikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Penajam Paser Utara, Selasa 17/Des/2019 sore.

Menteri Siti membeber pesan Kepala Negara Jokowi tentang desain dan konsep pembangunan tahun depan.

Menurutnya, ibu kota baru di kawasan Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim ini juga menerapkan konsep pemulihan. Sekaligus perlindungan lingkungan. 

Saat ini pemerintah tengah mengkaji lebih dalam langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menggabungkan dua konsep tersebut. Ia menjamin bakal melindungi kelestarian hutan dan satwa.

“Tentu tetap menjaga habitat, terutama orang utan dan bekantan. Termasuk pemulihan lingkungan alam (vegetasi) dan penanganan bekas tambang,” terang Siti Nurbaya. Sebagai langkah paralel kebijakan ini, tahun depan akan dibangun kebun bibit persemaian modern.

Luasnya diperkirakan mencapai 100-120 hektare. Dari lahan besar ini, minimal bisa memproduksi bibit sekitar 15 juta batang setiap tahun. Nantinya akan menjadi tanggung jawab kementerian yang dinahkodai Siti Nurbaya.

“Membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan. Utamanya pada bagian tugas kami di KLHK, dalam aspek lingkungan,” tandasnya.

Selain didampingi Menteri LHK, Jokowi didampingi Menteri BUMN Rrick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kemudian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman. 

Rencana pembangunan ibu kota baru, memang masih menyisakan banyak misteri. Selain dukungan luas, ada pula potensi bom waktu.

Namun, yang cukup menggelitik untuk dipertanyakan: di tengah ancaman gelombang resesi ekonomi global 2020, apa pemindahan benar-benar akan terealisasi?

Begitu pula dengan defisit APBN dan dimulainya global currency reset. Lalu uang dari mana membangun ibu kota baru?

Jika memang terealisasi, lalu siapa yang paling diuntungkan dari pemindahan ibu kota ini?

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button