Balikpapan

HMI Desak PDAM Balikpapan Penuhi Tuntutan

PDAM bersedia penuhi tuntutan.

Report: Firdaus I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Setelah warga Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, kini giliran massa Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI yang menggeruduk kantor PDAM Balikpapan. Para aktivis HMI ini mempertanyakan lonjakan tarif air bersih yang menjulang berlipat-lipat.

Meski melakukan aksi, para pengunjuk rasa tetap mematuhi protokol kesehatan korona. Dengan menggunakan masker, beberapa peserta aksi membawa spanduk yang cukup menggelitik. Tulisan dalam spanduk itu memplesetkan akronim PDAM dan BUMD.

Di antaranya, Parade Demokrasi Aspirasi Masyarakat (PDAM). Namun, diksi Aspirasi Masyarakat dicoret garis hitam, hingga hanya: Parade Demokrasi. Di bawahnya tertulis: Badan Usaha Milik Dia. Yang memplesetkan akronim BUMD. Mahasiswa HMI ini mendesak agar PDAM bisa memenuhi tiga poin tuntutan.

Korlap Aksi, Iqbal Muliyono, membacakan tuntutan itu. Pertama, menuntut PDAM memenuhi hak masyarakat sebagai perwakilan untuk disertakan dalam pembahasan kenaikan tarif. Kedua, menuntut PDAM agar lebih transparan dalam membuka informasi komponen tarif dan kenaikannya yang diatur dalam Pasal 26 Poin 2 Permendagri No 71 tahun 2016 atau peraturan yang lebih tinggi lainnya.

Permendagri ini sebagai dasar dalam menjalankan roda dan kebijakan perusahaan. Ketiga, mendesak PDAM dalam mengajukan revisi Perwali Balikpapan No 19 tahun 2010 terkait pembebanan biayaan pipa induk kepada masyarakat dan penambahan aturan tentang hak penghitungan konsumen. Perwali ini mengatur secara khusus Sistem Penyedian Air Minum.

“Jika tuntutan ini tidak diterima, maka kami akan datang membawa massa yang jauh lebih besar untuk mengepung kantor PDAM,” tegas Iqbal. Saat ini, pihaknya sengaja datang dengan membawa massa yang tidak sampai ratusan lantaran masih memperhatikan Protokol Kesehatan.

Delegasi pengunjuk rasa memperlihatkan tiga poin tuntutan. (TM)

Selain mendesak tiga tuntutan, para pengunjuk rasa juga merasa kesal dengan sikap PDAM yang seolah tidak memiliki kepekaan melihat kondisi warga di masa pandemi. Mereka heran dengan kondisi ini tarif justru naik berlipat-lipat.

“Kenapa PDAM tidak turun langsung ke warga untuk melihat keadaan yang terjadi,” ujar Iqbal. Ia juga mempertanyakan permasalahan pipa induk PDAM yang harus dibebankan ke warga. Terutama dalam biaya pemasangan.

Para pengunjuk rasa diterima Direktur Utama PDAM Balikpapan, Haidir Effendi. Ia mengucapkan terima kasih pada mahasiswa yang telah melakukan kritik konstruktif pada PDAM. Pihaknya juga mengakui bahwa kinerja PDAM Balikpapan belum maksimal.

“Kami akan berusaha meningkatkan pelayanan pada pelanggan,” ujar Haidir.

Terkait kelebihan tarif, menurut Haidir, ada dua kebijakan yang diterapkan. Pertama jika memang ada kesalahan pembacaan meter dari PDAM, maka pihaknya akan mengembalikannya atau kompensasi pada bulan selanjutnya.

“Kedua, kalau kelebihan itu memang pemakaian ril, kita tawarkan opsi memberi keringanan dengan membayar cicilan sampai akhir tahun,” ujar Haidir. Pihaknya juga bersedia memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa. Termasuk melakukan revisi aturan, baik terkait Perda dan Perwali terkait.

Haidir menjelaskan, saat ini tengah berproses persiapan rapat dengar pendapat dengan DPRD untuk melakukan revisi sejumlah aturan sesuai tuntutan pengunjuk rasa. Termasuk usulan revisi Perda PDAM No. 14 tahun 2010. Selama ini Perda terkait dinilai bertentangan dengan PP 122 dan atau Permendagri 71, yang bisa dianggap melakukan pelanggaran hukum.

“Untuk itu sudah ada usulan revisi Perda 10/ 2014. Poinnya menyesuaikan pembiayaan operasional yang sesuai dengan PP 122 dan 154. Apalagi saat ini muncul aturan baru yang tentu harus disesuaikan,” ujar Haidir.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close