Kaltim

Gubernur Tegaskan Kesetiaan Kaltim pada Negara

Reporter: Yoyo I Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Gubernur Kaltim, Isran Noor menegaskan kembali pada publik, terkhusus kepada peserta Seminar Government Roundtable bertajuk: Kaltim Pasca IKN Baru, bahwa Ibukota baru yang ditetapkan di Benua Etam Kaltim adalah milik bangsa, seluruh bangsa, bahkan seluruh dunia internasional.

Sesungguhnya ibukota baru juga menjadi kepentingan seluruh pihak.

Selanjutnya, ada yang mempertanyakan bagaimana keterlibatan masyarakat Kaltim dengan keberadaan ibukota baru itu. Maka, dapat dijelaskan bahwa IKN adalah sebagai bukti masyarakat Kaltim setia kepada bangsa dan negara ini atau Pemerintah Pusat.

“Saya ingatkan kembali kepada masyarakat khususnya peserta seminar secara daring ini, bahwa setelah ditetapkan IKN Baru di Kaltim, maka diharapkan dukungan semua pihak terhadap keputusan tersebut. Adapun yang diterima masyarakat Kaltim saat ini merupakan bukti kesetiaan rakyat Kaltim kepada bangsa,” tegas Isran Noor.

Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara secara Daring yang dihelat Lembaga MarkPlus dipimpin pakar manajemen pemasaran Hermawan Kartajaya, Senin 3 Agustus 2020. Hadir pada forum itu antara lain Kepala Bappeda Kaltim Prof Dr HM Aswin, Tenaga Ahli Gubernur Kaltim Prof Dr H Abdul Rahim AF hingga Anggota DPR RI Asal Kaltim Hetifah Sjafudian.

Isran menjelaskan, bersama jajaran Pemprov Kaltim terus berupaya dan meminta kepada semua pihak khususnya masyarakat Kaltim agar meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas diri masing-masing, sehingga mampu bersaing dengan para pendatang dari luar Kaltim.

Gubernur juga menjelaskan, proses ditetapkan IKN Baru di Kaltim tidak langsung disampaikan Presiden. Dengan skor terendah dari Pulau Kalimantan lainnya, baik Kalteng dan Kalsel, Kaltim urutan ketiga.

“Tetapi, saya sudah jelaskan kepada Presiden, terpilih atau tidaknya menjadi ibu kota Kaltim tetap setiap kepada Pemerintah Pusat maupun bangsa. Kaltim pernah mengajukan Judicial Review hingga menuntut Otonomi Khusus dan akhirnya ditolak. Tapi, Kaltim tetap setia kepada bangsa ini,” jelasnya.

Meski demikian, pembangunan IKN tetap berlanjut. Saat ini, belum dilaksanakan karena kondisi masih terjadi wabah Covid-19.

I Sumber: Humas Pemprov Kaltim

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button