Kaltim

Gubernur: Dana Penanganan Korona Jangan Diselewengkan

Distribusi bantuan sosial harus tepat sasaran.

Reporter: Hendra I Editor: Basir

TIMUR MEDIA –  Gubernur Kaltim Isran Noor, mengingatkan agar penggunaan dana penanganan korona di seluruh kota kabupaten di Kaltim jangan diselewengkan.

“Saya tegaskan jangan sampai ada niat jahat, ada suap-menyuap dalam penanganan korona, seperti  dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan,” tegas Isran, kemarin.

Ia menegaskan hal itu usai mengikuti  Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Rapat tersebut untuk memantapkan pelaksanaan pemanfaatan refocusing dana penanggulangan Covid-19.

Pemprov Kaltim, lanjut Isran, berupaya bekerja professional dalam penanganan Covid-19, terutama dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi KKN. Untuk itu pelbagai upaya proteksi dilakukan dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi dan BPKP Kaltim.

“Langkah ini dilakukan agar selalu diawasi dalam penggunaan anggaran termasuk sumbangan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Gubernur, ada tiga subtansi program penanganan Covid-19 yang telah berjalan. Yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. “Semuanya harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada penyelewenangan dan penyalahgunaan,” ujarnya.

Terkait bansos, sambung Isran, Pemprov Kaltim telah mengupayakan sedemikian rupa agar data-data akurat karena dalam banyak kasus permasalahan terjadi justru karena data yang tidak valid. Karena itu, data penerima bantuan harus diidentifikasi secara jelas termasuk yang telah mendapat  bantuan  baik dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota .

“Data ini  penting agar semua yang berhak mendapat bantuan bisa menerima bantuan, sekaligus mencegah komplain dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan, padahal mereka lebih berhak,” ingatnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Isran, berupaya agar masyarakat yang benar-benar berhak bisa menerima bantuan namun tidak tumpang tindih.  Karenanya data harus valid dari Ketua RT, kepala desa atau lurah, camat hingga bupati dan walikota.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button