Politik

Gelora Tolak Ambang Batas Lima Persen

Jika dipaksakan banyak suara hangus sia-sia.

Report: Andika I Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – Draf revisi Undang-Undang Pemilu mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar lima persen. Menanggapi hal ini Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik menyatakan partainya menolak kenaikan besaran ambang parlemen dari awalnya empat persen menjadi lima persen.

Menurutnya secara subyektif, sebagai partai baru, Gelora Indonesia ingin parliamentary threshold tidak naik dari empat persen. “Faktanya di pemilu 2019, tidak mudah mencapai atau melampaui angka PT empat persen,” papar Mahfuz dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 Januari 2021.

Ia menilai kenaikan ambang batas parlemen itu tidak tepat lantaran merugikan partai baru dan partai lama. Naiknya besaran PT menjadi lima persen berpotensi membuat semakin banyaknya suara yang hangus.

Ambang batas empat persen saja, ujar Mahfuz, telah menghanguskan suara 15,6 juta pemilih di Indonesia. “Jumlah suara itu, jika di negara-negara Eropa dan sebagian wilayah Asia, sudah cukup untuk menjadi pemenang pemilu atau jadi presiden terpilih,” jelasnya.

Mahfuz bilang, 15,6 juta suara milik tujuh parpol yang gugur dialihkan alokasi kursinya kepada parpol lain yang melampaui PT empat persen. Jika harga satu kursi penuh dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih DPR RI misalnya 240 ribu suara, maka dari 15,6 juta suara itu menghasilkan 16 kursi.

“Jika dihitung bukan dari BPP penuh, misalnya 60 persen BPP, maka jumlah kursi yang dialihkan ke partai lain menjadi jauh lebih banyak. Itu baru perhitungan PT empat persen, belum lima persen. Tentu lebih banyak lagi,” tuturnya.

Saat ini DPR RI sedang menggodok draf Rancangan Undang-Undang Pemilu. Dari draf yang diterima per 26 November 2020, di Pasal 217 draft revisi UU Pemilu, partai politik disyaratkan mampu memperoleh suara sah nasional sebanyak lima persen untuk bisa lolos di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button