NEWS

FPI Dibubarkan

Report: Ryan I Editor: Janu

TIMUR MEDIA – Pemerintah memutuskan melarang semua aktivitas FPI. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. FPI, kini resmi dibubarkan.

Pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam sebagai organisasi masyarakat. Keputusan pembubaran FPI ini disetujui enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara.

“Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga,” ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, Rabu 30 Desember 2020.

Usai pembubaran, sejumlah laskar FPI ditangkap polisi. Anggota Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Barat melakukan pembersihan di markas FPI. Laskar FPI diamankan saat melakukan penjagaan di sekretariat Jalan Petamburan, Jakarta Pusat.

Selain itu juga, polisi menertibkan seluruh atribut FPI mulai dari baliho, spanduk, hingga sticker yang tertempel di markas FPI.

Menaggapi hal itu, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan pembubaran FPI tak bisa dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang anti terhadap Islam. Karena itu, masyarakat diminta tak merespons pembubaran FPI secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” ujar Abdul Mu’ti lewat unggahan di jejaring sosial Instagram pribadinya @abe_mukti.

Menurut Mu’ti, yang terpenting pemerintah dapat menegakkan hukum bukan hanya pada FPI, melainkan semua ormas. Artinya ia menuntut jika terdapat ormas lain yang tak memiliki surat keterangan terdaftar, maka juga perlu ditindak keras.

“Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua,” ingatnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa keputusan pembubaran FPI baru diumumkan sekarang. Padahal menurut Mu’ti, jika alasan pembubaran lantaran FPI sudah tak memiliki surat keterangan terdaftar, maka FPI telah ilegal sejak 2019 silam.

“Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi, sebenarnya Pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?,” tanyanya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button