Politik

Evi, Komisioner KPU Dipecat Tidak Hormat

Report: Janu| Editor: Nina

TIMUR MEDIA – Istana telah menerbitkan keputusan presiden terkait pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Evi secara resmi dipecat dengan tidak hormat. Terbitnya Keppres ini sebagai tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, yang memberhentikan Evi secara tetap.

Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Evi, keppres itu telah ia terima pada Kamis 26 Maret 2020. “(Keppres) sudah ibu terima,” tutur Evi.

Dari salinan keppres tersebut, dokumen itu ditetapkan Jokowi pada 23 Maret 2020 atau lima hari usai putusan DKPP diterbitkan.

Dalam keputusannya, Jokowi menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting Manik memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tetap sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022.

Alasannya karena berdasar putusan DKPP Evi telah terbukti melanggar kode etik.

“Memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi penggalan Keppres.

Meski begitu, Evi mengaku tetap pada rencana awalnya, bakal menggugat putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Akan menggugat ke PTUN,” tegasnya.

Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU oleh DKPP. Bahkan DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU lainnya.

Putusan ini terkait kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.

Sebelumnya pada Senin 23 Maret, Evi sempat mengadukan keberatannya atas putusan DKPP ke Jokowi. Namun, Istana malah menegaskan pemecatan itu melalui Kepres yang terbit pada Kamis 26 Maret 2020.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button