Politik

Empat Larangan Kampanye Dihapus

Report: Ryan I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan Pilkada di tengah pandemi telah disahkan per 7 Juli 2020.

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan PKPU ini bernomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan atau Wali Kota dan Wawali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Ia mengatakan aturan ini segera disosialisasikan. “Aturan ini agar diketahui dan dijadikan acuan seluruh pihak dalam penyelenggaraan tahapan,” jelasnya, Rabu 8 Juli 2020. PKPU ini berisi 13 bab. Dengan 98 pasal. Mengatur tata cara tahapan dan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi.

Menurutnya, salah satu yang diatur adalah metode kampanye. Ada empat metode larangan kampanye yang dihapuskan. Yakni menggelar kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan atau konser musik. Kemudian olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai. Lalu, pelbagai jenis perlombaan. Dan keempat kegiatan sosial semisal bazar, donor darah, dan lainnya.

“Aturan itu termasuk bentuk kampanye yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau yang sebelumnya itu dilarang, tapi saat itu kan masih rancangan,” jelasnya. Dalam PKPU tersebut, soal kampanye diatur dalam bab khusus, yakni Bab VI.

“Diatur dari pasal 57. Kampanye dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan daring, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media,” jelasnya.

Untuk rapat umum, di pasal 64 ditegaskan, agar dilakukan melalui media daring. Jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan di ruang terbuka. Namun dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Seperti waktu rapat umum yang dimulai pukul 09.00-17.00 waktu setempat. Peserta juga perlu dibatasi, paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close