Politik

Empat Komisioner KPU Dijatuhi Sanksi

Tergugat melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Report: Ryan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhi sanksi peringatan kepada sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang terkna sanksi adalah Ketua KPU Arief Budiman bersama tiga Komisioner KPU yakni Viryan Azis, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Sanksi itu dijatuhkan karena tergugat terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan itu diambil melalui sidang DKPP yang digelar Rabu 24 Juni 2020.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 7 Arief Budiman selaku ketua merangkap anggota KPU RI, teradu 9 Ilham Saputra, teradu 11 Viryan, dan teradu 12 Pramono Ubaid Tanthowi Tanthowi masing-masing selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi putusan perkara yang dilansir di laman resmi DKPP, Kamis 25 Juni 2020.

Penggugat di perkara ini yaitu mantan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 2, yakni Novianus YL Patanduk. Ia sempat mencalonkan diri melalui PDIP. Saat Pileg 2019, Novianus mendapat suara terbanyak di dapilnya.

Namun, ia gagal menjadi legislator karena DPP PDIP memberhentikannya sebagai kader. Pemberhentian itu diduga lantaran ia melakukan kecurangan dan tak membayar saksi saat Pileg. Atas pemecatan dirinya, Novianus tidak terima dan mengajukan upaya hukum melalui mahkamah partai. Saat bersamaan, DPP PDIP mengusulkan kader lain ke KPU Sulsel untuk menggantikan Novianus.

Selanjutnya atas saran dari KPU RI, KPU Sulsel menindaklanjuti permintaan DPP PDIP, yaitu mengganti Novianus dengan caleg PDIP lain melalui penggantian antarwaktu. Proses PAW ini dinilai Novianus tak sesuai prosedur sehingga ia mengadukan KPU RI dan KPU Sulsel ke DKPP.

Penggugat menilai, PAW dilakukan saat proses hukum di mahkamah partai masih berjalan. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menilai sikap KPU RI di kasus Novianus tak konsisten. DKPP membandingkan pernah terjadi kasus serupa yang melibatkan caleg terpilih DPRD Kota Depok dapil 6 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Saat itu, DPP PKB juga memberhentikan caleg tersebut. Tetapi, KPU RI menyarankan supaya tak dilakukan penggantian sebelum adanya keputusan tetap. KPU Depok pun tidak melakukan PAW. “Ada perlakuan tidak sama. Tindakan itu tidak dibenarkan secara hukum dan etika,” bunyi petikan putusan.

Atas tindakannya, empat pimpinan KPU RI dinilai melanggar Pasal 10A dan Pasal 15E Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pasal itu mewajibkan perlakuan sama terhadap peserta pemilu dan mewajibkan penyelenggara pemilu profesional.

Selain Arief dan tiga komisioner, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari juga menjadi pihak tergugat. Namun, Hasyim dinyatakan tidak bersalah dan mendapat rehabilitasi nama.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button