AdvDPRD Balikpapan

Drainase Beler Disorot Parlemen Balikpapan

Proyek ini menyedot Rp 4,3 miliar.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Abi Kurniawan

TIMUR MEDIA – Komisi III Parlemen Balikpapan kembali melakukan tinjauan ke proyek penanganan banjir, Senin 30 Desember 2020. Kali ini, yang menjadi pantauan salah satunya di kawasan Beler. Daerah ini menjadi langganan banjir sejak beberapa tahun silam.

Dalam sidaknya, para anggota Parlemen Balikpapan menyoroti proyek pekerjaan drainase dan gorong-gorong di Jalan Beler, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Inspeksi mendadak ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat ihwal dugaan pelanggaran proyek yang tidak sesuai aturan.

Salah satu proyek pembangunan yang disorot itu pekerjaan drainase dan gorong-gorong di Jalan Jenderal Sudirman atau di sekitar Mapolresta Balikpapan dan Bank Mandiri. Proyek ini digarap PT Pesona Jaya dengan menggunakan kucuran APBD sekitar Rp 4 miliar.

Sidak dipimpin Ketua Komisi III Parlemen Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Para legislator ini menyoroti drainase yang diduga tidak sesuai aturan. Seperti trotoar yang lebih lebar dari badan jalan hingga akses jalan kendaraan Bank Mandiri menggunakan fasilitas umum.

Alwi berujar, sidak ini menindaklanjuti laporan warga yang mengeluhkan lamanya pengerjaan proyek. “Mereka mengeluhkan sejumlah permasalahan pekerjaan drainase. Ini yang menjadi sorotan kami. Kami minta semua permasalahan dapat diatasi dan proyek dapat sesuai target,” terang Alwi.

Tak hanya drainase, pagar tembok yang tengah dikerjakan juga jadi sorotan.

“Tujuannya pagar itu apa pak? Judulnya kita cuma tahu pembuatan drainase. Berapa meter masuk ke tanah warga,” tanya Alwi.

Pertanyaan Alwi ditanggapi Pengawas Lapangan dari konsultan CV Wawinta Konsultan, Edi Nugroho. Edi bilang, pembangunan drainase masuk ke lahan warga sehingga perlu membongkar pagar tembok.

“Pengerjaan drainase harus membongkar pagar tembok warga, jadi kita harus mengembalikan ke kondisi semula, yang pembangunannya dibebankan ke proyek,” ujarnya, seraya menambahkan, tanah warga yang terkena dampak pembangunan drainase rata-rata 2 meter lebih.

Segendang sepenarian. Anggota Komisi III, Taufik Qulrahman menekankan permasalahan yang sering dilaporkan masyarakat. Seperti pembangunan drainase yang dinilai tidak simetris, bentuknya berkelok.

“Padahal kalau sesuai gambar, drainase yang dibangun kondisinya lurus,” terang Taufik. Ia menilai, drainase di Jalan Beler diduga tidak sesuai aturan. Misalnya, soal fasilitas umum, pagar tembok warga, sampai pekerjaan drainase yang dinilai kacau.

“Faktanya kan drainase banyak tidak sesuai gambar,” ujarnya. Ia juga menyinggung pekerjaan drainase yang seolah digarap asal dan  hanya ingin mendapat pemasukan yang besar. Taufik mengingatkan agar pihak terkait jangan mengambil keuntungan besar.

“Pekerja drainase ini coba berfikirlah dari hati. Untung boleh, tapi jangan untung lebih banyak, lebih besar tapi kepentingan masyarakat di korbankan. Ini salah,” tegasnya. Ia juga berharap pihak Pemprov Kaltim bisa menekan Dinas PU Balikpapan untuk menuntaskan penanganan banjir.

Ia measa kecewa terhadap masalah banjir di Balikpapan yang tidak kunjung usai, terutama di Jalan Beler, DAM dan wilayah lain yang menjadi langganan air. “Kita ingin Balikpapan lebih baik lagi. Proyek drainase di Jalan Beler ini dikerjakan untuk mengatasi banjir kan. Jadi kita harapkan pengerjaannya tidak asal-asalan dan harus mengikuti aturan,” ingat Taufik.

Pemerintah Balikpapan mengguyur Rp 4,3 miliar untuk proyek penanganan banjir di Jalan Beler, yang dikerjakan PT Manco Sentra Indonesia. Proyek ini dijadwalkan tuntas dalam waktu 149 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 hari.

Selain meninjau kawasan Beler, para legislator Balikpapan ini turut memantau proyek seupa di Jalan MT Haryono depan Dinas Sosial, dan bekas lubang pengerjaan jaringan gas di Kampung Timur, Jalan Indra Kila Balikpapan Utara.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button