DPRD Soroti Pembangunan Taman Dan Rumjab Bupati PPU
Reporter : Teguh | Editor : Faisal
TimurMedia, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyoroti pembangunan taman depan kantor bupati dan rumah jabatan bupati (rumjab) yang tengah berlangsung meski di tengah pandemi virus corona atau covid-19 belum berakhir.
Padahal saat Pandemi covid-19 seperti saai ini, perekonomian masyarakat maupun Anggaran Pendapatann Dan Belanja Daerah (APBD) juga terdampak.
Bahkan akibatnya, APBD PPU terpangkas Rp 488 miliar dari Rp 1,6 triliun. Hal tersebut terjadi adanya pemangkasan dana bagi hasil maupun dana alokasi khusus (DAK) dan lainnya dari pemerintah pusat, untuk keperluan penangan dan pencegahan Covid 19 secara nasional.
Pemkab PPU pun dianjurkan untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Termasuk mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dan pencegahan virus corona.
Tetapi yang terjadi, Rasionalisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten PPU paling banyak malah menunda proyek yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sementara proyek berskala besar, yakni pembangunan taman senilai Rp 24 miliar dan rumjab bupati sebesar Rp 34 miliar terbebas dari rasionalisasi.
“Sangat disayangkan, proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru yang ditunda. Seperti pembangunan irigasi, jalan lingkungan, jembatan, pengadaan kapal nelayan dan sebagainya. Ini yang dihilangkan dari skala prioritas,” Ungkap anggota DPRD PPU, Irawan Heru Susanto.
“Seharunya, proyek padat karya ini diprioritaskan. Pembangunan taman dan rumah jabatan bupati, menghianati hati rakyat. Kondisi covid-19, bukan proyek besar. Tapi, proyek padat karya untuk membantu menaikkan ekonomi masyarakat,” tambahnya
Anggota DPRD dari Dapil Waru-Babulu ini menganggap, pembangunan kedua proyek ini semestinya ditunda sampai covid-19 berakhir dan kondisi ekonomi kembali membaik. Anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembanguan dua proyek ini dialihkan ke proyek padat karya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Proyek pembangunan taman depan kantor bupati sementara dalam proses pengerjaan. Sedangkan proyek rumjab bupati yang akan dibangun di daerah coastal road, Kelurahan Sungai Parit masih dalam tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Proyek taman dan rumjab itu, tidak sejalan dengan SKB dua menteri yang menekankan penundaan pelaksanaan proyek yang belum urgen. Rumah jabatan dan taman ini belum urgen dengan kondisi seperti sekarang. Kecuali kalau kondisi baik, tidak masalah membangun itu. Ada tidaknya pembangunan rumah jabatan dan taman tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Politisi sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PPU juga mengatakan, jika dalam rasionalisasi anggaran APBD 2020, DPRD merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah daerah. Jadi, penundaan pelaksanaan proyek dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Kami tidak dilibatkan, karena eksekutif jalan sendiri,” terangnya.
Semantara itu saat dikonfirmasi terkait dengan sorotan anggota DPRD terhadap pembangunan taman dan rumjab bupati, Sekreatris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar belum bersedia menanggapi sorotan DPRD.
