AdvDPRD PPUPenajam Paser Utara

DPRD Lakukan Kajian dan Evaluasi Dalam Bahas Raperda

Reporter : Teguh | Editor : Faisal

Timur Media, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, harus melakukan evaluasi dan kajian untuk membahas lebih lanjut Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan disahkan menjadi Perda (peraturan daerah).

Pembahasan Raperda tersebut Kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Sariman, harus dilakukan uji publik kepada masyarakat dan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait.

“Pembahasan Raperda perlu waktu lebih lama,” ucap Ketua Pansus I Sariman, Kamis.

Karenanya pembahasan empat Raperda yang menjadi tanggung jawab Pansus I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang awalnya ditargetkan rampung dalam tiga bulan diperkirakan molor dari target.

Sariman menjelaskan, Pansus I DPRD PPU, diberi tugas untuk membahas empat Raperda yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD pada (7/7/2020) lalu.

Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Benuo Taka, serta Raperda tentang Pengelolaan Bongkar Muat Barang dan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka.

Lalu Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.

“Kami prediksi pembahasan empat Raperda sekaligus butuh waktu sekitar enam bulan,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Raperda penyertaan modal Perumda Benuo Taka senilai Rp26 miliar merupakan bagian dari upaya pembangunan kawasan berbasis beras berupa pabrik penggilingan padi berskala besar untuk mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah).

Sariman mengatakan, targetnya kabupaten PPU memiliki pabrik pengolahan padi berskala besar sebagai persiapan ibu kota negara, namun nasib pengusaha lokal juga menjadi pertimbangan.

“Raperda penyertaan modal mendapat penolakan dari sejumlah pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Babulu, jadi perlu evaluasi dan kajian sebab berkaitan nasib pengusaha lokal,” pungkasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button