DPRD Bontang

DPRD Kota Bontang Geram, Potensi PAD Rp 528 Juta per Tahun Hilang Gara-Gara Uji Keur

TIMURMEDIA – Rencana pembangunan sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor atau keur ternyata belum menemukan titik terang. Hal ini dipertanyakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Kota Bontang. Sebab, usulan rencana itu telah diajukan sejak 2017.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal mengaku geram atas sikap Pemerintah Kota Bontang yang hingga saat ini belum merealisasikan rencana itu. Padahal, kata Faisal, pembangunan gedung uji keur sudah selayaknya menjadi prioritas bagi Pemkot Bontang. Terlebih, selama 5 tahun terakhir masyarakat begitu kesulitan mengurus izin kendaraan.

“Coba lihat, biaya administrasi uji keur dulunya cuma Rp 80 ribu di Kota Bontang. Sekarang bisa Rp 1 juta lebih,” katanya. “Masyarakat harus bolak-balik ke Kota Samarinda. Belum lagi banyak biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya ongkos bensin, makan, dan penginapan,” timpal Faisal.

Selain itu, layanan uji keur juga dianggapmerugikan Pemkot Bontang. Saat layanan ini ditutup, praktis sumber Pendapatan Asli Daerah melayang. Padahal tiap tahun, ada sekira 6.600 kendaraan yang tercatat mengurus keur di Kota Bontang.

Biayanya Rp 80 ribu per kendaraan. Jika diakumulasikan, artinya sebanyak Rp 528 juta per tahun PAD dilepas Pemkot Bontang dari layanan ini. “Sayang sekali. Makanya saya minta harus disiapkan pos anggarannya itu untuk gedung keur,” tegas Faisal.

“Jika sekarang Pemkot Bontang beralasan karena kesulitan anggaran, lantas kenapa tidak dari sejak awal rencana pembangunan gedung uji keur ini tidak dilakukan? Artinya, kepedulian Pemkot Bontang terhadap masyarakat sangat begitu minim. Sehingga permasalahan seperti ini diabaikan dan tidak masuk dalam daftar prioritas rencana kerja. “Giliran anggaran sulit begini baru kebingungan kan,” tutur politisi Partai Nasional Demokrat itu.

Pada intinya, ujar Faisal, Pemkot Bontang harus segera mencari solusinya. Sebab jika tidak dianggarkan tahun ini, bisa jadi semakin banyak masyarakat nanti yang bakal kesulitan. Jika perlu, tegasnya, pembangunannya dilakukan secara bertahap. “Tidak mau tahu saya, pokoknya gedung itu segera dibangun. Banyak sekali sudah yang mengeluh ke saya. Intinya Pemkot Bontang harus cari jalan keluarnya,” timpalnya. (fa/ads)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button